Kompas.com - 24/12/2013, 08:39 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HERU SRI KUMOROIlustrasi
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Transaksi barang dan jasa di pusat perbelanjaan modern di dalam negeri wajib menggunakan mata uang rupiah. Praktik penggunaan valuta asing dalam berbagai transaksi di pasar domestik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Demikian penegasan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Sri Agustina di Jakarta, Senin (23/12/2013). Pemerintah kini memusatkan perhatian terhadap fenomena pembayaran sewa ruang menggunakan valuta asing di pusat perbelanjaan modern.

”Ada dua peraturan Menteri Perdagangan yang secara tegas menyebut dan mengatur transaksi menggunakan mata uang rupiah. Ada sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha perdagangan,” kata Sri.

Pemerintah tidak akan menoleransi pusat perbelanjaan modern sebagai tempat yang menggunakan valuta asing dalam bertransaksi. Pemerintah akan menindak tegas praktik ini demi menjaga nilai tukar rupiah.

Kedua peraturan yang dimaksud Sri adalah Permendag No. 70/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta Permendag No. 35/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

Pasal 12 Permendag No. 70/2013 menyebutkan, biaya sewa yang disebutkan dalam perjanjian sewa-menyewa harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Adapun Pasal 6 (1) Permendag Nomor 35 Tahun 2013 mengatur sanksi bagi pelaku usaha dan Pasal 6 (2) mengatur penetapan harga barang atau tarif jasa yang harus menggunakan mata uang rupiah.

Pemerintah hanya membenarkan transaksi menggunakan valuta asing antara lain di bandar udara internasional. Namun, transaksi itu hanya boleh dilakukan dalam transaksi terbatas dan mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai mata uang rupiah.

Salah satunya adalah transaksi pembayaran di toko bebas bea di dalam kawasan terbatas bandara udara internasional. Hal tersebut tidak dapat dilakukan di luar kawasan bandara.
Butuh ketegasan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi meminta pemerintah menertibkan praktik transaksi menggunakan valuta asing di pasar domestik. Ketegasan pemerintah melegakan dunia usaha.

Sofjan mengatakan, penggunaan valuta asing dalam transaksi di pasar domestik tidak hanya membuat nilai tukar rupiah gampang berfluktuasi, tetapi juga membebani dunia usaha.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X