Kompas.com - 24/12/2013, 10:01 WIB
Ilustrasi produk lokal
KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi produk lokal
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com -  TAK terbilang berapa banyak jenis imbauan untuk menggunakan produk dalam negeri. Lewat iklan di media massa, pemerintah berusaha mendorong masyarakat untuk mencintai produk kita sendiri. Muara yang diharapkan adalah tumbuhnya sektor industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan lokal. Bahkan, jika memungkinkan untuk ekspor.

Namun, seberapa efektif imbauan itu di lapangan? Ketika masuk produk impor yang lebih murah daripada barang sejenis hasil produksi dalam negeri, imbauan barangkali akan tinggal imbauan.

Tak sulit mencari bukti. Harga pisau produksi China yang beberapa ribu lebih murah daripada pisau sejenis produksi pandai besi Indonesia akan lebih cepat laku.

Tampaknya ketika berhadapan dengan harga, sebagian dari kita tak memiliki tipikal patuh pada imbauan pemerintah. Ini tak jauh berbeda dengan nasib imbauan pemerintah bagi kalangan menengah untuk membeli bahan bakar minyak nonsubsidi. Padahal, tujuannya jelas, yakni menekan impor minyak yang sudah membuat neraca perdagangan kita defisit. Toh setiap saat masih dengan mudah kita saksikan mobil berkapasitas mesin di atas 1.600 cc yang mengisi Premium, bukan Pertamax ataupun Pertamax Plus.

Belajar dari kurang efektifnya imbauan-imbauan, pemerintah berjalan selangkah ke depan untuk membuka ruang bagi produk lokal di pusat perbelanjaan dan toko modern. Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, beberapa hari lalu.

Permendag No. 70/2013 mengatur secara tegas bagaimana ritel modern berjualan untuk memastikan produk dalam negeri mendapatkan tempat. Itu diatur melalui distribusi produk dalam negeri, merek sendiri (milik toko modern), dan promosi.

Pasal 22 (1 dan 2) secara tegas mewajibkan pusat perbelanjaan dan toko modern menyediakan barang dagangan dari produksi dalam negeri paling sedikit 80 persen dari seluruh produk yang diperdagangkan, baik dari volume maupun jenisnya. Menteri Perdagangan hanya bisa memberi pengecualian terhadap klausul itu berdasarkan rekomendasi dari Forum Komunikasi Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan ini membawa konsekuensi terhadap dua hal, yakni produk impor dan kesiapan industri dalam negeri. Produk impor yang belakangan ini membanjiri Indonesia hanya memiliki kuota paling banyak 20 persen dari seluruh barang yang diperdagangkan di pusat perbelanjaan dan toko modern.

Bagi industri dalam negeri, peraturan ini adalah tantangan. Kini, pasar untuk produk lokal terbuka lebar. Produsen dalam negeri harus memastikan bahwa mereka mampu memasok kebutuhan pasar ritel modern. Karena itu, Permendag No. 70/2013 baru akan efektif diimplementasikan 2,5 tahun mendatang supaya ritel dan industri siap. (A Handoko)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X