Jaminan Kesehatan per 1 Januari 2014

Direktur Utama PT Askes Fachmi Idris, di Jakarta, Rabu (25/12/2013), menjelaskan, peraturan itu antara lain Peraturan Pemerintah (PP) tentang Aset, Liabilitas, dan Modal Awal Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan (termasuk besaran iuran), serta Perpres Gaji Dewan Pengawas dan Direksi. Dengan dasar itu, PT Askes yang akan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dapat melaksanakan tugasnya.

Pemerintah menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai amanat Undang-Undang No 40/2004, yang diawali dengan jaminan kesehatan per 1 Januari 2014. Sesuai dengan amanat UU No 24/2011 tentang BPJS, Askes dan Jamsostek akan beralih dari badan usaha milik negara menjadi badan hukum publik BPJS Kesehatan (1 Januari 2014) dan BPJS Ketenagakerjaan (1 Juli 2015).

Pada awal pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1 Januari 2014, setidaknya ada 121,6 juta peserta yang terdiri dari peserta asuransi kesehatan sosial PT Askes (pegawai negeri sipil/PNS dan pensiunan beserta keluarga, anggota dan pensiunan TNI-Polri dan keluarga), peserta jaminan kesehatan dari Jamsostek serta penduduk miskin yang tercakup dalam Jamkesmas yang kemudian menjadi penerima bantuan iuran (PBI). Selain itu, menurut Fachmi, semua BUMN telah mendaftarkan pegawainya untuk menjadi peserta JKN.

Secara bertahap, semua penduduk Indonesia akan tercakup dalam program JKN pada tahun 2019. Ada aturan yang mengharuskan semua perusahaan swasta mendaftarkan karyawannya menjadi peserta JKN. Perusahaan yang menolak bisa dikenai sanksi administratif.

Menurut Direktur Pelayanan PT Askes Fajriadinur, jika ada perusahaan/individu yang juga menjadi peserta asuransi swasta/komersial selain mendaftarkan karyawan ke JKN, akan digunakan skema Coordination of Benefits (COB). Saat ini, sudah ada MOU tentang COB antara Askes/calon BPJS dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia serta Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Hal serupa dilakukan untuk perusahaan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan sendiri, selain mendaftarkan karyawan menjadi peserta JKN.

”Pada CoB, selisih biaya yang ditanggung JKN akan ditagihkan ke asuransi swasta atau perusahaan terkait. Selisih biaya biasanya karena kenaikan kelas perawatan. Demikian juga untuk selisih harga bantuan alat kesehatan, misalnya kacamata, protese gigi, penyangga leher, dan kruk,” katanya.

Dalam transformasi, Fachmi mengatakan, aset PT Askes menjadi aset BPJS, termasuk dana hasil akuisisi PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Inhealth) oleh PT Bank Mandiri bersama Kimia Farma dan Jasindo.

Namun, dengan tambahan infrastruktur dan karyawan, keharusan mengembangkan kapasitas pelayanan, serta pengalihan sebagian besar modal BPJS dalam bentuk cadangan premi menjadi dana jaminan sosial (biaya pelayanan kesehatan), modal BPJS menjadi tidak mencukupi untuk investasi yang dapat digunakan untuk biaya operasional (dana badan). ”BPJS perlu tambahan dana operasional yang bersumber dari persentase iuran yang masuk,” kata Fachmi.

Iuran

Sejauh ini, ketentuan iuran PNS dan TNI/Polri 5 persen dari gaji per keluarga per bulan. Untuk pekerja formal swasta, 4,5 persen dari dua kali penghasilan tidak kena pajak. Iuran sektor nonformal Rp 59.500 per orang per bulan untuk rawat inap kelas 1, Rp 42.500 di kelas 2, dan Rp 25.500 di kelas 3. Iuran penduduk miskin ditanggung pemerintah.

”Bagi pensiunan PNS, sebagaimana selama ini, iuran dibayar pemerintah dan pensiunan sesuai dengan persentase. Untuk pensiunan yang pemberi kerjanya tidak lagi mengiur (misalnya BUMN dan swasta), masuk dalam skema membayar nominal bulanan sebagaimana pekerja bukan penerima upah/bukan pekerja,” tutur Fachmi.

Menurut Guru Besar Ekonomi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany, terjadi kegelisahan di kalangan pemberi pelayanan kesehatan. Penyebabnya, tarif pelayanan kesehatan dari Kementerian Kesehatan jauh dari harga keekonomian. Contohnya, tarif kapitasi bagi pelayanan kesehatan dasar untuk puskesmas ditetapkan Rp 3.000- Rp 6.000 per orang per bulan, untuk dokter/klinik dan rumah sakit pratama Rp 8.000-Rp 10.000 per orang per bulan, bahkan tarif bagi dokter gigi hanya Rp 2.000 per orang per bulan.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran, JKN akan dipersepsikan sebagai program inferior. Bisa jadi program JKN akan seperti asuransi Askes, pelayanan kurang responsif dan ramah. (ATK)