Peraturan Pemerintah terkait Pengolahan Minerba Disambut Positif

Kompas.com - 13/01/2014, 12:40 WIB
Ilustrasi bahan mentah komoditas tambang Kontan/MuradiIlustrasi bahan mentah komoditas tambang
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Metalurgi dan Mineral Indonesia (AMMI) menyambut baik pemberlakukan PP No. 01/2004 terkait dengan pengolahan mineral, dan memandang bahwa hal ini merupakan babak baru bagi pembangunan bangsa Indonesia yang lebih maju.

Ketua Umum AMMI, Ryad Chairil menyatakan PP ini adalah jembatan yang melengkapi mata rantai pasok (supply chain) industri dari  hulu di sisi pertambangan mineral sampai ke pembangunan industri logam dan manufaktur di sisi hilir.

“Kami memberi apresiasi kepada Pemerintah atas pemberlakukan PP no 1/2014 itu,” ujar nya dalam keterangan resmi, Senin (13/1/2014).

Menurutnya, selama ini Indonesia hanya menyaksikan negara lain maju membangun industri logam dan manufaktur nya dengan mengolah dan memanfaatkan bijih mineral dari Indonesia. Padahal Indonesia mempunyai banyak tenaga ahli dan praktisi yang mampu melakukan pengolahan dan pemurnian bijih mineral untuk membangun industri manufaktur yang kuat.

Hal ini tidak pernah terwujud karena kebijakan Pemerintah yang selalu memberikan izin untuk mengekspor bijih mineral.

“Padahal jika bauksit tersebut di suplai ke PT Inalum, maka Inalum dapat beroperasi selama 46 tahun,” tambah Ryad Chairil.

Untuk itu, AMMI meminta setelah PP no 1 tahun 2014 ini diberlakukan, pemerintah segera menyiapkan crash program dan membuat kebijakan penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian mineral.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X