Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/02/2014, 09:33 WIB

BANJARBARU, KOMPAS.com
- Pemerintah harus melakukan penataan ulang kebijakan impor beras premium, terutama terkait pola pemasukan beras impor dan kepastian jenis beras yang diimpor. Hal itu dilakukan agar tidak muncul kembali kekisruhan impor beras.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Wilayah DKI Jakarta Nellys Soekidi, Rabu (5/2), di Jakarta, sumber beras premium impor sekarang tidak dari satu atau dua negara saja. Prinsip pedagang, di mana ada beras premium impor murah, akan dikejar, baik itu dari Jepang, Amerika Serikat, Thailand, maupun Vietnam. ”Yang penting, harga beras murah,” katanya.

Karena sumber pemasukan beras impor dari sejumlah negara, kebijakan terkait kode HS harus dibuat secara transparan dan benar-benar dibedakan secara nyata. Kalau tidak, peluang terjadinya kekisruhan akan muncul kembali.

Nellys mengatakan, kalau memang beras yang diimpor jenis Thai Hom Mali, harus jelas kode HS-nya. Begitu pula dengan jenis beras Basmati ataupun Japonica.

Yang penting juga, pola pemasukan beras impor premium harus diatur secara benar terkait dengan waktu pemasukannya. Jangan sampai beras impor masuk di tengah petani panen raya. Hal itu akan menekan harganya di tingkat petani. Konsumsi beras premium terus naik, produksi sangat bergantung pada iklim, karena itu masih diperlukan tambahan beras premium impor.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, tantangan perberasan nasional ke depan adalah soal daya saing. Disparitas harga beras yang terlalu besar antara beras di pasar dunia dan beras lokal dapat mengganggu daya saing beras lokal.

Guru Besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada M Maksum mengatakan, pengawasan terhadap pemasukan beras impor harus dilakukan secara ketat agar tidak mengganggu daya saing beras petani sendiri.

Apabila sampai terjadi penyimpangan oleh oknum yang seharusnya melakukan pemeriksaan, mereka harus diproses secara hukum karena hal itu dapat mengganggu kedaulatan pangan nasional.

Di Surabaya, Jawa Timur, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Budi Setiawan mengatakan, pasar Jatim dipastikan bebas dari beras impor kualitas medium karena produk lokal mengalami surplus. Gubernur Jatim pun sudah mengeluarkan peraturan tentang pelarangan beras impor masuk ke provinsi ini. (MAS/ETA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Whats New
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Whats New
Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Whats New
Antisipasi El Nino, Mentan Amran Dorong Produksi Padi NTB Lewat Pompanisasi

Antisipasi El Nino, Mentan Amran Dorong Produksi Padi NTB Lewat Pompanisasi

Whats New
Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru pada Jumat 3 Mei 2024

Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru pada Jumat 3 Mei 2024

Spend Smart
Keberatan Penetapan Besaran Bea Masuk Barang Impor, Begini Cara Ajukan Keberatan ke Bea Cukai

Keberatan Penetapan Besaran Bea Masuk Barang Impor, Begini Cara Ajukan Keberatan ke Bea Cukai

Whats New
Ada Penyesuaian, Harga Tiket Kereta Go Show Naik per 1 Mei

Ada Penyesuaian, Harga Tiket Kereta Go Show Naik per 1 Mei

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BNI hingga Bank Mandiri

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BNI hingga Bank Mandiri

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com