Perbankan Bisa Tak Membayar Penuh "Fee" OJK

Kompas.com - 19/03/2014, 10:25 WIB
Otoritas Jasa Keuangan KOMPAS.com/ERLANGGA DJUMENAOtoritas Jasa Keuangan
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Kabar gembira bagi pelaku industri keuangan, termasuk perbankan. Mereka tak perlu membayar penuh pungutan atau fee ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika dana yang terkumpul melalui fee sudah mencukupi kebutuhan kegiatan OJK selama satu tahun.

Misalnya, perbankan sudah membayar pungutan untuk kuartal pertama sampai kuartal ketiga. Nah, hingga kuartal III tersebut dana pungutan OJK sudah mencukupi hingga akhir tahun, maka bank bolehkan tidak membayar pungutan di kuartal keempat.

Irwan Lubis, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan OJK, mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada perbankan terkait pungutan tersebut, dan mereka tidak merasa keberatan. "Maka dari itu anggaran OJK akan tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jika sudah mencukupi, tidak akan kami pungut lagi. Itu berlaku untuk semua lembaga keuangan yang masuk pengawasan OJK," kata Irwan.

Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA), Jahja Setiaatmadja, menyampaikan jika aturannya seperti itu buat bank menjadi lebih efisien. Maklum bank mengeluarkan banyak biaya. Selain pungutan OJK, seperti penalti giro wajib minimum (GWM) dan rencana premi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Kami ikut saja, tapi lebih bagus kalau memang tidak usah bayar," ucap Jahja.

Fee alternatif

Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono, menuturkan jika kebijakan tersebut dapat diterapkan, maka akan menjadikan perbankan lebih efisien. Namun pihaknya tetap menerima dan akan membayar pungutan OJK sesuai aturan yang berlaku. "Hal tersebut tidak akan mengganggu dana kami, kami membayar sekitar Rp 9 miliar dari total aset sekitar Rp 30 triliun," ucap Eko, yang juga menjabat Ketua Asosiasi Perhimpunan Bank Daerah (Asbanda).

Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono, meminta pungutan OJK tidak terlalu membebani industri perbankan. Oleh karena itu, Perbanas mengharapkan Bank Indonesia (BI) dapat berbagi biaya dengan OJK, melalui GWM yang disetorkan oleh perbankan. "Bagaimana jika GWM diberikan bunga sehingga mengurangi beban kami? Saya kira itu jalan tengah dan adil," ujar Sigit.

Meski tetap mematuhi peraturan yang berlaku, Sigit menilai, pungutan OJK sedikit memberatkan bagi industri perbankan. "Kami tetap bayar. Tapi di sisi lain agar BI bisa memberikan bunga pada GWM, karena sejak dulu tidak dikenakan bunga dan saya kira ini sangat adil seiring dengan pungutan, sehingga kinerja bank yang baik ini bisa lebih terjaga," ujar dia.

Perbanas juga meminta premi yang dibayarkan ke LPS oleh industri perbankan dapat disalurkan untuk pungutan OJK. Menurut Sigit, jika kinerja industri perbankan berjalan baik, premi yang ada di LPS tidak digunakan.

Alhasil, total premi sekitar Rp 40 triliun itu dapat dibayarkan sebagai pungutan OJK. "Sehingga OJK tidak membutuhkan biaya dari kami lagi," kata Sigit. (Nina Dwiantika, Issa Almawadi, Dea Chadiza Syafina)



Sumber
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Whats New
PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

Rilis
Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Whats New
AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

Whats New
Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Whats New
Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Smartpreneur
Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Whats New
Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Whats New
Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Whats New
Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Whats New
OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

Whats New
Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Whats New
Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] 'Reading Habit' pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] "Reading Habit" pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X