Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata Warga soal Akses Data Nasabah untuk Pajak

Kompas.com - 24/03/2014, 13:08 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Masyarakat ternyata banyak yang belum mengetahui kabar Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, ingin bisa mengakses data nasabah perbankan. Namun, mereka yang berpendapatan kurang dari Rp 10 juta per bulan tidak mempersoalkan jika infomasi mereka yang ada di perbankan dibuka untuk kepentingan perpajakan.

“Belum dengar, tapi kalau bagi saya yang hanya karyawan swasta, itu tidak masalah, karena aliran dana saya jelas,” kata Dewi Ratnaningrum (26), kepada Kompas.com, Senin (24/3/2014).

Sebagai seorang assistant store manager, Dewi setiap bulan menerima gaji antara Rp 3,2 juta hingga Rp 4,5 juga. Untuk pembayaran gaji, Dewi memiliki rekening di Bank BCA, sementara untuk tabungannya, dia memilih bank syariah.

“Gaji bulanan dari perusahaan terus dibagi-bagi untuk kebutuhan sehari-hari dan ditabung. Saya juga bayar pajak tiap tahunnya. Masalah pajak dan tunjangan hari tua sudah diurus semuanya sama perusahaan,” kata Dewi.

Sementara Betanto Putranto (32) setiap bulan menerima gaji antara Rp 5 juta sampai Rp 5,7 juta, dari profesinya sebagai programmer perangkat lunak untuk analisa kelapa sawit. Sama dengan Dewi, Beta juga memiliki dua rekening bank, yakni di Bank Niaga, dan Bank Mandiri.

Pajak, di mata Beta, adalah kewajiban yang harus dibayarkan warga negara ke negara. Menurut Beta, munculnya wacana ini disebabkan adanya orang yang memiliki kewajiban pajak, namun menutup-tutupi.

“Kalau orang itu enggak ada sesuatu yang disembunyikan, kenapa harus takut. Alhamdulillah saya masih lurus-lurus aja dengan menuliskan gaji saya dengan benar. Bahkan kalau mau dibuka semua rekening saya sih saya oke-oke aja, toh pajak kan kewajiban saya terhadap pemerintah,” ucapnya.

Maha Devi (27), reporter olahraga di salah satu radio milik pemerintah juga belum mendengar persis wacana ini. Namun, ia tidak mempersoalkan jika informasi perbankan digunakan untuk kepentingan pajak.  Maha, memiliki dua rekening, yakni di Bank Mandiri, dan BNI Syariah. “Enggak masalah menurutku, siapa tahu bisa meningkatkan pajak,” ujarnya.

Meski keterbukaan informasi perbankan bisa mengoptimalisasikan penerimaan pajak, masyarakat juga perlu sosialisasi.

Ahmad Nur Huda (27), pegawai instansi pemerintah dengan gaji Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan mengatakan, transaksi yang ada di rekeningnya tidak melulu soal pembayaran gaji dari perusahaan.

“Menurutku, perlu ada sosialisasi dulu kira-kira apa aja yang akan dibuka. Kalau rekening yang merupakan gaji, oke-oke aja kena pajak, karena memang semestinya. Yang belum mengerti adalah, bagaimana nasib uang yang non gaji, apakah juga bakal kena pajak juga,” sebut Ahmad yang mengaku punya dua rekening yakni di Bank Mandiri dan Bank BRI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Whats New
Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Whats New
Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Whats New
Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Whats New
Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Whats New
Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

BrandzView
Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Whats New
Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Whats New
Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Work Smart
Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Whats New
Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Whats New
Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Whats New
Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Whats New
Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com