Kompas.com - 14/04/2014, 13:34 WIB
Otoritas Jasa Keuangan KONTANOtoritas Jasa Keuangan
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada tanggal 1 Januari 2014 lalu, pengawasan perbankan secara resmi beralih dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, proses pengalihan pengawasan tersebut dipandang belum selesai, karena OJK masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

"Masih banyak PR, baik pengawasan perbankan maupun industri keuangan non bank (IKNB). Secara legislasi, migrasi pengawasan perbankan juga masih menyisakan PR secara legal," kata Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Ryan Kiryanto dalam Seminar "Masa Depan Keuangan Grup" di Jakarta, Senin (14/4/2014).

Pemerintah, lanjut Ryan, harus segera menginisiasi dilakukannya amandemen terhadap undang-undang (UU) lainnya yang terkait dengan pengalihan pengawasan perbankan. Sebut saja UU Asuransi, UU Pasar Modal, UU Bank Indonesia, dan UU Perbankan.

Ryan menjelaskan, pengalihan pengawasan tersebut diharapkan akan melahirkan serangkaian manfaat. Setidaknya, harmonisasi pengawasan akan lebih mudah, sehingga tidak ada pengawasan yang bersinggungan.

Dengan pengawasan sektor keuangan yang terintegrasi oleh OJK, maka diharapkan pengawasan industri perbankan dapat lebih baik dan efisien. "Idealnya dengan konsep pengawasan yang terintegrasi harusnya lebih baik dan efisien. Ini merupakan respon kecenderungan kedepan adanya group-group keuangan," kata dia.

PR OJK yang lain adalah terkait maraknya produk-produk atau investasi bodong. Dengan kehadiran OJK diharap mampu mengatasi persoalan tersebut karena hal ini merupakan domain pengawasan OJK.

"Respon masyarakat terhadap produk-produk yang tidak jelas sudah semakin tipis, ini domainnya oJK untuk mengawasi. Mudah-mudahan tidak adalagi investasi bodong. Ini perlu di explore lebih tajam lagi dan ini saya kira sudah menjadi domainnya OJK," jelas Ryan.

Lebih lanjut, Ryan mengungkapkan skala ekonomi juga seharusnya lebih baik dan efektif setelah sektor keuangan diawasi OJK. "Kenapa sekarang dipungut, makanya mereka menagih apa benefit dari pungutan itu, makanya itu tidak ada dalih untuk mengelak, meski ujung-ujungnya memberatkan konsumen," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Alur Seleksi CPNS 2021 yang Akan Diumumkan Usai Lebaran

10 Alur Seleksi CPNS 2021 yang Akan Diumumkan Usai Lebaran

Work Smart
Kimia Farma Diagnostika Buka Lowongan untuk Fresh Graduate Lulusan D3

Kimia Farma Diagnostika Buka Lowongan untuk Fresh Graduate Lulusan D3

Whats New
Menhub Minta Masyarakat Tidak Pergi Bersamaan di H+2 Lebaran

Menhub Minta Masyarakat Tidak Pergi Bersamaan di H+2 Lebaran

Whats New
Harga Daging Sapi Melonjak Sampai Rp 170.000/Kg

Harga Daging Sapi Melonjak Sampai Rp 170.000/Kg

Whats New
Simak Jadwal KRL Jabodetabek dan KRL Yogya-Solo Saat Lebaran

Simak Jadwal KRL Jabodetabek dan KRL Yogya-Solo Saat Lebaran

Whats New
Seperti Apa Kehidupan Ekonomi Warga Palestina?

Seperti Apa Kehidupan Ekonomi Warga Palestina?

Whats New
KRL Yogyakarta-Solo Tetap Beroperasi saat Libur Lebaran

KRL Yogyakarta-Solo Tetap Beroperasi saat Libur Lebaran

Whats New
[TREN OLAHRAGA KOMPASIANA] Inter Milan Diambang Kebangkrutan | Perebutan Jatah Liga Champions di Liga Inggris | Child Abuse Olahraga Gymnastic

[TREN OLAHRAGA KOMPASIANA] Inter Milan Diambang Kebangkrutan | Perebutan Jatah Liga Champions di Liga Inggris | Child Abuse Olahraga Gymnastic

Rilis
[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Tantangan bagi yang Punya Target Hidup | 4 Cara Efektif dalam Membuat Keputusan yang Lebih Baik | Syarat Absurd Lowongan Kerja

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Tantangan bagi yang Punya Target Hidup | 4 Cara Efektif dalam Membuat Keputusan yang Lebih Baik | Syarat Absurd Lowongan Kerja

Rilis
Ada Larangan Mudik, Pengusaha Rest Area Rugi Rp 20 Miliar

Ada Larangan Mudik, Pengusaha Rest Area Rugi Rp 20 Miliar

Whats New
Penutupan Outlet Tanpa PHK, BNI: Karyawan Bakal Dipindahkan atau Dialihfungsikan

Penutupan Outlet Tanpa PHK, BNI: Karyawan Bakal Dipindahkan atau Dialihfungsikan

Whats New
H-1 Lebaran, Posko THR Kemnaker Tampung 977 Aduan Masyarakat

H-1 Lebaran, Posko THR Kemnaker Tampung 977 Aduan Masyarakat

Rilis
Pengusaha Tak Bayar THR Pegawai, Siap-siap Kena Sanksi dan Denda

Pengusaha Tak Bayar THR Pegawai, Siap-siap Kena Sanksi dan Denda

Whats New
Larangan Mudik, Omzet Tenant di Rest Area Anjlok tetapi Tak Bisa Tutup...

Larangan Mudik, Omzet Tenant di Rest Area Anjlok tetapi Tak Bisa Tutup...

Whats New
BSI Siapkan Dana Rp 6,37 Triliun Saat Lebaran 2021

BSI Siapkan Dana Rp 6,37 Triliun Saat Lebaran 2021

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X