"Ini perlu sama-sama kita pikirkan, tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya DPR saja," kata dia dalam "Indonesia Green Infrastructure Summit/ IGIS 2014", Jakarta, Selasa (29/4/2014).
Boediono pun mengajak, seluruh rakyat Indonesia turut memikirkan soal subsidi ini agar pemerintah tidak terombang-ambing, karena beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Bagaimana pemecahannya (soal BBM) dalam jangka menengah, ini harus ada konsensus nasional. Tidak bisa diserahkan ke negara, karena ini menyangkut banyak hal," lanjutnya.
Sebelumnya, Suryo Bambang Sulito, Ketua Umum Kadin Indonesia, mengatakan, pelaku usaha perlu didorong untuk mengembangkan green economy melalui insentif. Boediono pun, mengamini usulan dunia usaha.
Dia menambahkan, jika sudah ada pemberian insentif untuk dunia usaha agar mendorong perekonomian, maka jangan sampai ada disinsentif yang justeru membebani perekonomian. "Tapi kita juga harus ingat, jangan sampai ada disinsentif seperti subsisi. Subsidi energi tak terbarukan, BBM (bahan bakar minyak," kata dia.
Sementara Bert Hoffman, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Kawasan Pasifik dan Asia Timur, yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, kebijakan pemerintah seperti subsidi energi jika tidak direduksi akan membebani biaya pemerintah dan mengganggu anggaran pembangunan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.