Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Manajemen "Blusukan" Menjadi Populer tetapi Disambut Sinis?

Kompas.com - 30/05/2014, 13:55 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

                                Rhenald Kasali
                              @Rhenald_Kasali

Terinspirasi oleh berita-berita mengenai Jokowi, setahun belakangan ini banyak CEO yang memberi instruksi agar para manajer tidak asyik memimpin dari balik mejanya saja. Istilah blusukan seperti merasuk ke semua lini corporate leadership. Namun, mengapa di panggung politik, hal ini jadi gunjingan negatif?

Seorang pengusaha ritel dan properti malah membawa isu blusukan dan rapat pimpinan nasionalnya. Dengan blusukan, ia mengaku mendapatkan banyak insight mengenai hambatan-hambatan di lini bawah.

Di dunia internasional, dua tahun lalu, CEO Randall House, Ron Hunter, dalam presidential letter-nya  mengutip anjuran Tom Peter yang bukunya menjadi New York Times Best Seller, In Search of Excellence. Di situ Tom Peter memperkenalkan istilah MWBA: management by walking around. Apa lagi bahasa Indonesianya ya kalau bukan blusukan?

Karena itu pulalah, salah satu program TV dari CBS yang sangat menyentuh diberi judul Undercover Boss. Persis seperti Jokowi atau Ahok yang menegur kepala-kepala daerahnya, di situ ditunjukkan keberpihakan para bos terhadap “rakyat kecil” yang telah bekerja keras untuk perusahaan.

Program TV Undercover Boss belakangan juga ditiru di banyak negara, menggambarkan bagaimana para CEO turun sendiri ke bawah. Di CBS sendiri, acara ini sudah dibuat dalam lebih dari 60 episode (ratingnya 5,6-6,5/10), mulai dari bidang pengolahan sampah, hamburger, sampai American Online (AOL).

Going undercover gives you the chance to really connect with your worker,” ujar CEO AOL.

Soeharto, Sumarlin, dan Gus Dur

Dulu, pada eranya, Pak Harto juga sesekali melakukan blusukan. Karena hanya ada TVRI, maka “turba” (istilahnya waktu itu "turun ke bawah") tidak banyak diikuti wartawan.

Dalam buku Pak Harto: The Untold Stories (Gramedia, Pustaka Utama, 2011) misalnya, bisa dibaca kisah blusukan-nya mengatasi penyakit kelaparan (HO) di Gunung Kidul (1972). Pada masa itu, pejabat-pejabat tinggi terbiasa membuat laporan ABS (asal bapak senang). "Tak ada HO, yang ada hanya KKM, kemungkinan kurang makan," begitulah laporan pejabat.

Namun, kisah blusukan paling menarik kala itu dilakukan secara undercover oleh Menteri Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara Prof Sumarlin. Berpeci hitam seperti PNS golongan 1 A, Sumarlin menyamar sebagai Ahmad Sidik di depan meja pembayaran RSCM.

Dari blusukan itulah terungkap betapa kejinya perlakuan petugas Kantor Bendahara Negara terhadap pegawai rendahan. Untuk mencairkan gajinya yang sudah rendah, mereka dikenakan pungli (bisa dibaca dalam buku JB Sumarlin: Cabe Rawit yang Lahir Di Sawah, Penerbit Kompas, 2013).

Berkat metode itulah, para pemimpin mampu membaca persoalan-persoalan masyarakat. Maklum, kalau tak turun ke bawah, keputusan hanya dibentuk oleh informasi orang-orang kuat yang akhirnya justru bisa merugikan masyarakat. Maka dari itu, saya tak heran kalau banyak politisi yang mengejek cara yang ditempuh Jokowi belakangan ini.  

Namun, kisah blusukan yang paling ramai dibicarakan justru ada di era Gus Dur. Dalam 20 bulan pemerintahannya (1999-2001), Gus Dur blusukan keluar negeri sebanyak 80 kali. Mengapa ke luar negeri?

Ceritanya begini. Tak lama setelah beralih menjadi negeri demokrasi, Indonesia tak luput dari ancaman perpecahan, separatisme. Terlebih lagi, Timor Leste baru saja merdeka, sementara Aceh dan Papua terancam melepaskan diri.

Kepada saya, mendiang Gus Dur menegaskan bahwa blusukan-nya itu dilakukan untuk mencegah dukungan asing terhadap separatisme di Indonesia.

Jadi meski dikritik habis-habisan, saya kira kita patut bersyukur NKRI aman di tangan pemimpin yang bekerja keras dan teguh menjaga kerukunan dan kebinekaan. Harap maklum pula, blusukan bisa dilakukan dalam banyak bentuk. Bisa penyamaran ataupun terbuka, baik dengan maupun tanpa pers.

Namun, blusukan tidak dapat diwakilkan karena pemimpin butuh first hand information. Blusukan juga harus dilakukan secara spontan agar keadaan lapangan tidak direkayasa oleh bawahan.

Memang dalam beberapa hal terjadi kompromi, seperti kunjungan Gus Dur ke luar negeri, yang mau tak mau harus dipersiapkan protokolernya.

Kritik dan perbaikan

Sayang sekali, belakangan ini istilah blusukan seperti jadi bahan cemoohan dalam debat publik karena kepentingan politik. Saya sendiri tetap berpikir, siapa pun presidennya, mereka harus rajin turun ke bawah kalau benar-benar berpihak pada rakyat dan pegawai-pegawai kecil.

Tidak fair kalau pemimpin hanya blusukan saat kampanye, dan setelah itu hanya memimpin dari Bina Graha, lewat pidato yang gagah, dari depan kamera yang sejuk atau dari jet pribadinya yang tak pernah kena macet. Indonesia adalah sebuah archipelago terbesar di dunia dan tak akan pernah habis untuk dikunjungi.

Bahwa blusukan saja tak bisa memecahkan masalah, itu sudah pasti. Pemimpin besar tak akan pernah bisa memecahkan masalahnya sendirian. Ia butuh tim yang solid, yang semuanya bekerja keras dan mau diperintah. Ia butuh strategi yang mampu memobilisasi kekuatan besar. Namun, apalah artinya strategi besar kalau eksekusinya buruk atau tak sampai ke bawah.

Itulah PR bagi para pemimpin. Jadi pemimpin itu jangan hanya memelototi harga saham, perubahan nilai aset, selisih kurs, atau inflasi belaka. Rezeki bangsa ini berasal dari lini bawah, yang kita sebut the bottom line....

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Whats New
Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Whats New
Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Rilis
Temukan Ada Distributor yang 'Bundling' Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Temukan Ada Distributor yang "Bundling" Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Whats New
Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Whats New
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Whats New
Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Whats New
Investasi Asing Meningkat, BI Soroti Tantangan di Sektor Hilirisasi SDA

Investasi Asing Meningkat, BI Soroti Tantangan di Sektor Hilirisasi SDA

Whats New
Cegah Perdagangan Orang, Bagaimana 'Update' Pembahasan RUU PPRT?

Cegah Perdagangan Orang, Bagaimana "Update" Pembahasan RUU PPRT?

Whats New
Minyakita Dijual Melebihi HET, KPPU Bakal Panggil Kemendag dan Kemenperin

Minyakita Dijual Melebihi HET, KPPU Bakal Panggil Kemendag dan Kemenperin

Whats New
IFG Holding Cetak Laba Bersih Rp 3,44 Triliun Tahun 2022

IFG Holding Cetak Laba Bersih Rp 3,44 Triliun Tahun 2022

Whats New
BSM Umat Resmi Jadi BSI Maslahat

BSM Umat Resmi Jadi BSI Maslahat

Whats New
Antisipasi Tingginya Kebutuhan Pupuk, Petrokimia Gresik Amankan Pasokan Gas dari Lapangan JTB

Antisipasi Tingginya Kebutuhan Pupuk, Petrokimia Gresik Amankan Pasokan Gas dari Lapangan JTB

Whats New
Bakal Berhenti Beroperasi pada 31 Maret, Siapa Pemilik JD.ID?

Bakal Berhenti Beroperasi pada 31 Maret, Siapa Pemilik JD.ID?

Whats New
Evaluasi Mingguan Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Harga Minyak Dunia Dinilai Tepat

Evaluasi Mingguan Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Harga Minyak Dunia Dinilai Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+