Pemerintah Masih Nego Besaran Bea Keluar Tambang

Kompas.com - 03/06/2014, 20:45 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru untuk perusahaan tambang yang berkomitmen membangun smelter.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung menytakakan saat ini pihaknya masih melakukan negosiasi dengan pelaku usaha mengenai besaran bea keluar yang akan diatur dalam beleid tersebut.

“Namanya masih nego, enggak bisa disampaikan kisaran bea keluarnya kepada publik. Kalau sudah kelar, akan disampaikan,” kata dia, Selasa (3/6/2014).

Sebelumnya, pemerintah mengklaim PMK No.6 tahun 2014 dikenakan kepada perusahaan tambang yang membangun smelter, untuk memonitor perkembangan pembangunan smelter.

Chairul Tanjung menambahkan, PMK lama yang mengatur besaran bea keluar bakal dikenakan bagi perusahaan tambang yang tidak menaati aturan hilirisasi mineral, dan tidak mau membangun smelter. “PMK No.6 tahun 2014, itu PMK untuk yang menolak bangun smelter,” ujarnya.

Asal tahu saja, dalam PMK No.6 tahun 2014, bea keluar mineral olahan dipatok 20-25 persen, dan naik progresif tiap semester hingga Desember 2016 dengan tarif 60 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.