Gagasan Ekonomi Jokowi-JK Bisa Terealisasi jika Belanja Pegawai Dikurangi

Kompas.com - 04/06/2014, 17:51 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Sukses (Timses) Pasangan Jokowi-JK menyatakan bahwa program pembangunan dari pinggiran (desa) yang ada dalam visi misi Jokowi-JK merupakan program yang realistis dan mampu terwujud.

Menurut Tim Ahli pemenangan Jokowi-JK, Arif Budimanta, program desa ala Jokowi itu dapat terwujud dengan syarat pemerintah daerah juga harus memiliki komitmen mengurangi belanja pegawai dan meningkatkan belanja infrastruktur.

"Saya yakin kami bisa buat pengembangan dari pinggiran. Tetapi, pemerintah daerah juga harus berkomitmen memperkecil belanja pejabat, disisi lain meningkatkan belanja infrastruktur," ujar Arif Budimanta di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Arif menjelaskan, mandeknya pembangunan di daerah-daerah karena pemerintah daerah tidak memiliki komitmen yang tegas terhadap pembangunan desa. Bentuk komitmen pemerintah daerah menurut Arif bisa tercermin dari kemauan untuk mengurangi belanja pegawai yang menggunakan 80 persen APBD.

Sementara untuk pembangunan hanya 20 persen. Dengan komitmen pemerintah daerah bukan berarti pemerintah pusat tidak bekerja untuk pembangunan desa. Menurut Arif, peranan pemerintah memastikan apakah anggaran yang diberikan kepada daerah digunakanan secara baik oleh pemerintah daerah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gandeng Microsoft, ROC9.id Bangun Ketahanan Digital yang Inklusif di Indonesia

Gandeng Microsoft, ROC9.id Bangun Ketahanan Digital yang Inklusif di Indonesia

Rilis
Jokowi Patok Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Depan 5,3 Persen

Jokowi Patok Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Depan 5,3 Persen

Whats New
Stabil, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini 0,5 Gram Hingga 1.000 Gram

Stabil, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini 0,5 Gram Hingga 1.000 Gram

Whats New
Pidato Jokowi: Belanja Negara Tahun Depan Rp 3.041 Triliun

Pidato Jokowi: Belanja Negara Tahun Depan Rp 3.041 Triliun

Whats New
Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Whats New
Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2023

Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2023

Whats New
Jokowi Patok Defisit APBN Tahun Depan Maksimal Rp 598,2 Triliun

Jokowi Patok Defisit APBN Tahun Depan Maksimal Rp 598,2 Triliun

Whats New
Masyarakat dapat Kelola Sampah Plastik Rumah Tangga untuk Dukung Ekonomi Sirkular

Masyarakat dapat Kelola Sampah Plastik Rumah Tangga untuk Dukung Ekonomi Sirkular

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
 Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Whats New
Jelang 'BUMN Legal Summit 2022', Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Jelang "BUMN Legal Summit 2022", Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Whats New
Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi 'Lifestyle Smart Retailer' Terbesar di Asteng

Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi "Lifestyle Smart Retailer" Terbesar di Asteng

Whats New
Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Whats New
Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Whats New
Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.