Ketika Banggar Tak Lagi Bebas Menentukan Anggaran

Kompas.com - 06/06/2014, 09:00 WIB
EditorErlangga Djumena

Pemerintah jadi leluasa

Margarito Kamis, Pengamat Hukum Tata Negara mendukung putusan MK. Dia menilai, selama ini wewenang Banggar terlalu besar. Dengan membintangi anggaran program tertentu, kegiatan yang dicanangkan pemerintah kerap terhambat. “Dulu ada salah satu anggaran KPK yang sudah disetujui, tapi dibintangi. Akhirnya, anggarannya tidak keluar,” kata Margarito.

Selain itu, pemerintah akan lebih leluasa dalam menyusun program dan kegiatan dalam APBN. Celah korupsi juga bisa ditutup. Sebab, korupsi anggaran pemerintah tak bisa dilepaskan dari proses pembahasan anggaran di DPR.Buktinya, kata Margarito, tidak sedikit anggota DPR yang terjerat kasus korupsi terkait anggaran pemerintah.

Namun, Koordinator Divisi Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan menilai, putusan MK tak menutup celah korupsi di DPR. Potensi korupsi masih terbuka meski kewenangan DPR dalam membahas anggaran pemerintah berkurang.

Abdullah yakin ongkos politik politisi untuk duduk di kursi Senayan yang mahal jadi pemicu utama. “Semakin besar biaya dikeluarkan, anggota dewan akan korupsi untuk menutupi biaya politik itu,” kata Abdullah.

Celah kedua, masih adanya rapat kerja DPR dan pemerintah di luar gedung Senayan. Atau, pembahasan anggaran pemerintah bersifat tertutup dan tidak disaksikan publik.

Dalam rapat tertutup, peluang transaksi sangat besar. "Politik transaksional masih ada, selama ada tawar menawar antara pemerintah dan DPR," imbuh Abdullah.

Oleh karena itu, Abdullah berharap, praktik-praktik rapat kerja seperti itu dihilangkan. Dengan dalih apapun, rapat kerja pemerintah-DPR harus terbuka. Pembahasan anggaran harus transparan.

Ketua Banggar DPR, Ahmad Noor Supit menilai, putusan MK tak terlalu mengurangi wewenang Banggar. Pembahasan anggaran hingga satuan tiga berlangsung di komisi-komisi, tidak di Banggar. “Pembintangan terjadi antara kementerian terkait dan komisi,” kata Noor. (Margareta Engge Kharismawati, Dikky Setiawan, Asep Munazat Zatnika, Widyasari Ginting)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stakeholder Adalah: Definisi, Jenis, Peran, Fungsi, dan Contohnya

Stakeholder Adalah: Definisi, Jenis, Peran, Fungsi, dan Contohnya

Earn Smart
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat HP dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat HP dengan Mudah

Spend Smart
Majukan Pangan Indonesia, ID Food Lakukan Sejumlah Langkah Transformasi Lanjutan

Majukan Pangan Indonesia, ID Food Lakukan Sejumlah Langkah Transformasi Lanjutan

Rilis
Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya

Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya

Whats New
Cara Transfer Pulsa XL ke Sesama XL dan Axis dengan Mudah

Cara Transfer Pulsa XL ke Sesama XL dan Axis dengan Mudah

Spend Smart
Ada Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Erick Thohir: Momen Milenial Kenali Sejarah RI

Ada Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Erick Thohir: Momen Milenial Kenali Sejarah RI

Whats New
Perkuat Ekosistem 'Cashless', BNI Gandeng Indomaret

Perkuat Ekosistem "Cashless", BNI Gandeng Indomaret

Whats New
Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Spend Smart
Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Whats New
Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Whats New
Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Rilis
Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Whats New
Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Whats New
Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Earn Smart
7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.