Investor Asing Pusing Hadapi Isu Nasionalisme yang Diusung Para Capres

Kompas.com - 06/06/2014, 16:11 WIB
Capres Prabowo Subianto mengambil undian nomor urut disaksikan capres Joko widodo saat acara pengundian dan penetapan nomor urut untuk pemilihan presiden Juli mendatang di kantor KPU, Jakarta Pusat, 1 Juni 2014. TRIBUN / HERUDINCapres Prabowo Subianto mengambil undian nomor urut disaksikan capres Joko widodo saat acara pengundian dan penetapan nomor urut untuk pemilihan presiden Juli mendatang di kantor KPU, Jakarta Pusat, 1 Juni 2014.
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang hajatan Pemilu 9 Juli, dua pasangan calon presiden (capres) berlomba-lomba menarik dukungan. Salah satu yang menjadi "jualan" mereka adalah tema nasionalisme ekonomi.

Meskipun isu nasionalisme menjadi salah satu jualan utama para capres, namun ternyata itu tak terlalu disukai oleh investor asing. Mereka para pemodal asing menilai proteksionisme ekonomi justru akan menghambat kinerja perekonomian nasional.

Sebaliknya, investor asing berharap pemerintahan baru bisa lebih terbuka dan tidak terlalu memproteksi perekonomian.

Sebagaimana dikutip dari Bloomberg, Jumat (6/6/2014), analis politik Paul Rowland menyebutkan bahwa isu nasionalisme menjadi sesuatu yang tak terelakkan di Indonesia, ketika para kandidat berebut suara. “Itu telah menjadi sesuatu yang tak terelakkan dalam politik, bahwa seseorang harus menjadi nasionalis," ujarnya.

Sejumlah isu yang terus dipantau investor asing berkaitan dengan pemerintahan baru mendatang antara lain larangan ekspor mineral mentah, kepemilikan saham bank, serta kebijakan pendanaan pemerintah.

Dalam hubungannya dengan kebijakan pendanaan anggaran, investor asing mencermati pernyataan Prabowo Subianto yang berencana memangkas utang luar negeri menjadi 0 persen mulai 2019.

Pun, investor juga "mewaspadai" pernyataan Joko Widodo yang menyesalkan besarnya ketergantungan pemerintah terhadap pemodal asing.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Isu lain yang menjadi perhatian besar investor asing adalah larangan ekspor mineral mentah. Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah telah memberlakukan larangan bagi seluruh perusahaan mengekspor mineral yang belum diolah.

Akibatnya, banyak perusahaan pertambangan besar, di antaranya Freeport dan Newmont, yang menurun kinerjanya akibat kebijakan tersebut. Atas isu ini, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menyatakan bakal meneruskan larangan tersebut, kecuali jika mineral hasil tambang telah diolah atau dimurnikan.

"Hasrat untuk mengimplementasikan kebijakan yang protektif terhadap perekonomian lokal semakin tumbuh, yang dimulai dari pemerintahan saat ini. Padahal kalau dilihat, kebijakan itu bisa mematikan bisnis pertambangan di Indonesia," tulis Bloomberg.

Investor juga memperhatikan langkah otoritas keuangan Indonesia yang belakangan menjadi lebih restriktif terhadap industri keuangan. Bukti dari itu adaah gagalnya akuisisi Bank Danamon oleh DBS senilai 6,5 miliar dollar AS.

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia cukup menarik di mata investor asing.

Meskipun Indonesia tidak bisa menutup diri dari kehadiran pemodal asing, bagaimanapun pemerintahan yang baru harus tetap menempatkan kepentingan ekonomi dalam negeri sebagai prioritas teratas.

Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.