JAKARTA, KOMPAS.com - Dua calon presiden yang mengikuti pemilihan presiden 2014, mendapat kritikan dari ekonom. Hal itu karena baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo, dinilai tidak realistis soal permodalan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan atau ekonomi berdikari.
Ekonom dari Universitas Padjajaran, Kodrat Wibowo, melihat dalam debat yang mengusung tema "Pembangunan Ekonomi dan Kesejateraan Rakyat" yang digelar KPU, Minggu (15/6/2014) lalu, keduanya membahas soal penguatan perbankan. Padahal, perbankan yang kuat mutlak dibangun untuk menciptakan pengusaha, ketika APBN tak lagi mumpuni.
"Agak aneh jika capres membahas soal ekonomi kerakyatan, dan berpihak pada masyarakat ekonomi lemah tapi enggak bicara soal perbankan," katanya ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Senin (16/6/2014).
"Karena zaman sekarang, mengandalkan APBN untuk permodalan enggak betul, enggak ada gunanya karena terbatas. Memberikan subsidi, dana KUR sudah tidak pada tempatnya," katanya lagi.
Kodrat mengatakan, Indonesia akan maju jika memiliki pengusaha sebanyak 2 persen dari total populasi. Dan menurutnya, tidak akan ada pengusaha tanpa didukung sistem permodalan yang kuat.
Selain perbankan, dia juga mengatakan, dana swasta yang melimpah bisa diarahkan kepada pembiayaan sektor riil.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
