SBY Harus Berbagi Beban APBN dengan Jokowi

Kompas.com - 23/07/2014, 21:44 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, capres Prabowo Subianto dan capres Joko Widodo pada acara buka bersama pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/7) petang. Abror/presidenri.go.idPresiden Susilo Bambang Yudhoyono, capres Prabowo Subianto dan capres Joko Widodo pada acara buka bersama pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/7) petang.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa membantu pemerintahan Joko Widodo mendatang dalam kaitannya menjaga defisit APBN.

Managing Director and Senior Standar Chartered Bank, Fauzi Ichsan mengatakan, caranya adalah dengan berbagi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Agustus-September, jika mau, SBY bisa menaikkan harga BBM bersubsidi supaya beban APBN yang diberikan ke Joko Widodo tidak terlalu berat. Ada wacana SBY naikkan setengah, lalu Jokowi naikkan lagi. Tapi semua ini masih wacana," kata Fauzi kepada wartawan, pada Rabu (23/7/2014) malam.

Fauzi menambahkan, saat ini selisih antara harga BBM bersubidi dengan harga keekonomian mencapai 45 persen. Impor minyak olahan seharga Rp 11.500 per liter, sementara harga bensin di Indonesia dibanderol hanya Rp 6.500 per liter. Padahal, subsidi BBM ini diprediksi membengkak di tahun mendatang.

Kondisi ini tentu saja akan menggerus kemampuan fiskal pemerintah untuk kebutuhan yang lebih produktif. "Jadi salah satu wacana, pemerintah SBY naikkan 20 persen, Jokowi 20 persen. Karena begini, ada pembayaran subsidi BBM yang akan dibayar 2015, kalau tidak salah Rp 46 hingga Rp 50 triliun. Dan itu akan membebani APBN Presiden baru. Kalau pemerintah SBY menaikkan, itu akan mengurangi beban," jelasnya.

Di sisi lain, menurutnya dalam 12-18 bulan ke depan adalah masa konsolidasi fiskal. Sehingga, tidak mungkin di tahun depan pemerintahan Jokowi akan terlampau ekspansif. Kalaupun SBY menaikkan harga BBM pada tahun ini, Jokowi pun harus mengikutinya. Menurutnya, paling lambat pemerintahan Jokowi bisa menaikkan harga BBM pada Juni 2015.

Economist Standard Chartered Bank Eric Sugandi menjelaskan, pada periode tersebut inflasi terbilang rendah, didorong panen raya. "Kalau Pak SBY naikkan pada Agustus-September, tekanan inflasi akibat libur dan Lebaran sudah turun. Kalaupun ada kenaikan inflasi lagi, perkiraan menjadi 8 persen hingga akhir tahun. Namun biasanya dampak kenaikan harga BBM hanya 3 bulan," ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X