Dirjen Pajak Ingin Pegawai Banyak, tapi Bukan Seperti Gayus

Kompas.com - 10/08/2014, 08:07 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Fuad Rahmani mengaku butuh sumber daya manusia (SDM) yang lebih besar baik di Direktorat Jenderal Pajak, ataupun Badan Administrasi Perpajakan (tax administration) nantinya.

Sumber daya manusia tersebut, kata Fuad, perlu diperbanyak untuk bisa memperbesar tax coverage ratio, atau luas wilayah cakupan pajak. Selama ini tax ratio di Indonesia rendah hanya di kisaran 12 persen, lantaran tax coverage ratio minim.

Rendahnya tax coverage ratio lantaran SDM tidak mencukupi. “Berapa yang bisa dicover itu tergantung dari banyaknya orang. Semua orang bilang ekstensifikasi, nenek-nenek juga tahu ekstensifikasi. Gua lahir juga tahu ekstensifikasi. Tapi itu masalah manajemen kantor, manajemen orang. (Sekarang) 4000 datengin 1 juta orang, 10 tahun lagi baru nyampe,” kata Fuad ditemui Jumat (8/8/2014).

Fuad berharap, nantinya tax administration bisa memiliki kewenangan merekrut SDM sendiri, yang lain dari mekanisme rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara ini, DJP merasa sangat terbatasi dengan seleksi PNS yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dari 10.000 tambahan pegawai yang dibutuhkan setiap tahunnya, DJP hanya memperoleh sekitar 2.500 orang. Dengan jumlah personel yang sedikit, intensifikasi pajak saja tidak maksimal, apalagi ekstensifikasi pajak. Rasio antara pegawai pajak dengan populasi penduduk sangat timpang.

Sementara itu jika dibandingkan Jerman, rationya di Indonesia sangat kecil. Fuad menuturkan, jumlah penduduk di Jerman sekitar 80 juta orang, namun pegawai pajaknya sebesar 110.000 orang. Di Indonesia, jumlah penduduknya sekitar 230 juta orang, sementara pegawai pajanya hanya sekitar 30.000 orang.

Meski butuh banyak SDM, Fuad menuturkan,hal tersebut membutuhkan waktu. Sehingga sesuai prediksi, tax administration baru bisa berjalan pada tahun ketiga pemerintahan baru. Dalam kurun waktu dua tahun itu, DJP butuh transformasi seperti penambahan kantor pelayanan, juga penambahan serta pelatihan SDM.

“Orang itu butuh dididik, ditraining. Jangan nanti seperti Gayus. Ada 10.000 gayus kacau juga. Jadi perlu ditraining, agar tidak hanya pandai, tapi juga beramanah,” kata Fuad.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.