Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyaluran BBM Bersubsidi Diperketat, Inflasi Masih Aman

Kompas.com - 26/08/2014, 14:19 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Pengetatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dinilai akan membawa dampak seperti munculnya expected inflation.

Meski demikian, Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto menengarai hingga akhir tahun inflasi masih terjaga di rentang level yang ditentukan pemerintah dalam APBN-P 2014. “Expected inflation baru terasa sekitar 1-2 bulan kemudian, karena ada repricing. Itu suka enggak suka pasti akan terjadi,” kata dia ditemui di sela-sela Seminar Mendorong BUMN Go International, di Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Meski pengetatan distribusi BBM bakal mengerek harga-harga di tingkat eceran, Ryan menuturkan, hal tersebut tidak akan berdampak signifikan. Sebab, diperkirakan kontribusi terhadap tambahan inflasi hanya 0,3 hingga 0,4 persen sampai akhir Desember 2014.

“Kan pola inflasi sekarang sudah kembali normal. Katakanlah 3 bulan sebelum berakhir, rata-rata inflasi menjadi 0,5 itu masih dalam koridor yang ditentukan pemerintah,” kata dia.

Sementara itu, pola inflasi tahun mendatang juga diperkirakan sudah kembali normal. Ryan mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi seharusnya memang dilakukan secara perlahan.

“Kalau ujug-ujug Premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 12.000 per liter, pertama masyarakat pasti kaget. Kedua, kalau sudah kaget inflasi melonjak,” ujar Ryan.

Lebih lanjut dia menuturkan, jika inflasi melonjak yang terjadi kemudian adalah Bank Indonesia akan menaikkan BI rate. Kondisi ini tidak menguntungkan, lantaran di tahun mendatang diperlukan banyak investasi dan kegiatan ekonomi. “Investasi dan kegiatan ekonomi kita butuh suku bunga yang rendah,” terang Ryan.

Idealnya, kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan secara perlahan sembari membentuk psikologi konsumen. Konsumen berkemampuan lebih baik harus mulai migrasi ke BBM nonsubsidi. Ryan bilang, harga ideal Premium setelah kenaikan sekitar Rp 9.250 per liter.

“Yang ideal (harga Premium), yang sekarang (Rp 6.500) ditambah Rp 12.000, dibagi dua,” tukas Ryan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com