Kompas.com - 29/08/2014, 17:21 WIB
Antrean panjang pengguna kendaraan yang hendak membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jalan Laksda Adisucipto, Sleman, beberapa waktu lalu KOMPAS / FERGANATA INDRA RIATMOKOAntrean panjang pengguna kendaraan yang hendak membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jalan Laksda Adisucipto, Sleman, beberapa waktu lalu
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, antrian panjang akibat kelangkaan BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) beberapa waktu lalu, seharusnya tidak perlu terjadi.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mengungkapkan, di beberapa titik SPBU, antrian kendaraan bermotor justru tidak terjadi. Panjangnya antrian tersebut menunjukkan bahwa Pertamina tidak bisa mengatur alokasi BBM bersubsidi ke sejumlah Depo dan SPBU dengan baik, sesuai kebutuhan konsumen setempat.

Normalisasi distribusi Pertamina, kata Bambang, bukanlah langkah mundur untuk menjaga kuota aman. Pertamina tetap harus menjaga kuota 46 juta kiloliter agar tidak jebol, sembari memperbaiki managemen alokasi agar tidak terjadi kelangkaan di sejumlah titik SPBU.

“Pokoknya itu (normalisasi), supaya pertamina lebih hati-hati dalam mengantisipasi. Supaya tidak terlalu ketat di sekarang, dan hanya untuk semua SPBU. Padahal kalau manajemen distribusinya lebih bagus, buktinya banyak SPBU yang enggak apa-apa. Berarti ada yang salah dalam konteks alokasi BBM bersubsidinya,” kata Bambang ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Di sisi lain, anggota Dewan Komisaris (Dekom) PT Pertamina (Persero) itu pun menyatakan, seharusnya pemangku kepentingan harus menciptakan kesan yang tidak membuat masyarakat menjadi panik.

“Dalam artian mereka kemarin berebut membeli BBM bersubsidi sebanyak-banyaknya. Beli sesuai kebutuhan lah,” ujar Bambang.

Dia menuturkan, pemerintah akan sulit untuk memberikan tambahan kuota BBM bersubsidi, meskipun ada ruang untuk itu, yakni dengan menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang). “Perppu kan harus izin DPR juga akhirnya, dan itu akan menimbulkan keriuhan yang tidak perlu,” tandas Bambang.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Transfer Pulsa Telkomsel lewat SMS dengan Mudah

Cara Transfer Pulsa Telkomsel lewat SMS dengan Mudah

Spend Smart
Apa Itu Produsen? Simak Pengertian, Fungsi dan Tujuannya

Apa Itu Produsen? Simak Pengertian, Fungsi dan Tujuannya

Earn Smart
Menteri Investasi: Dulu, Hanya Kepala Dinas dan Tuhan yang Tahu Kapan Izin Usaha Selesai

Menteri Investasi: Dulu, Hanya Kepala Dinas dan Tuhan yang Tahu Kapan Izin Usaha Selesai

Whats New
Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Whats New
LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota 'Nusantara'

LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota "Nusantara"

Whats New
Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Rilis
Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Whats New
Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Whats New
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Whats New
Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Rilis
Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Whats New
Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Work Smart
Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Whats New
Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Whats New
Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.