Kompas.com - 17/09/2014, 11:49 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan perusahaan-perusahaan BUMN, Kabareskrim, hari ini, Rabu (17/9/2014) kembali menyamakan persepsi soal hedging, atau lindung nilai.

Menteri Keuangan, Chatib Basri dalam pemaparannya mengajak pemangku kepentingan untuk terlebih dahulu menyamakan pengertian perihal apa yang disebut dengan kerugian negara.

"Selalu saya gambarkan misal, kalau selama membayar premi asuransi, dalam 2 bulan ke depan saya enggak sakit, berarti saya rugi. Mikirnya jangan begitu, tapi Alhamdulillah saya tidak sakit. Kalau kita punya pandangan kaya gini, maka BUMN enggak akan ragu (melakukan lindung nilai)," kata Chatib, di Gedung BPK, Jakarta.

Chatib kembali menjelaskan mengenai pentingnya perusahaan BUMN melakukan lindung nilai. Situasi yang dihadapi Indonesia ke depan tidak mudah, karena normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat membuat tekanan pada nilai tukar.

Nilai tukar rupiah yang beberapa hari lalu sempat di kisaran Rp 11.900 per dollar AS, hanyalah disebabkan pasar menunggu hasil keputusan The Fed. "Kalau ini berlangsung, pinjaman kita akan mengalami turbulent," lanjut dia.

Padahal, kecenderungan yang terjadi seluruh perusahaan maunya melakukan transaksi di bursa saham, sehingga Bank Indonesia harus terus menyediakan valuta asing.

Chatib mengatakan, beban negara akan semakin mahal ketika nilai stok marketnya tinggi. Dengan perusahaan BUMN melakukan hedging, bisa dibayangkan kata Chatib, penghematan yang bisa didapat negara.

"Saya bilang tiap depresiasi Rp 100 per dollar AS, defisit anggaran kita naik Rp 2,6 triliun. Kalau kita bisa jaga nilai tukar, maka beban negara menjadi kecil. Kita harus lakukan langkah untuk lindung nilai, maka pressure akan lebih kecil," tandas dia.

Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowadojo mengatakan, Bank Indonesia telah menerima perkembangan dari penyusunan Standard Operational Prosedur (SOP) hedging. Dia berharap ada persamaan persepsi, sebab hingga saat ini masih sebanyak 88 persen BUMN tidak melakukan lindung nilai.

"Kalau ada gejolak lebih besar, akan ada resiko yang lebih besar, apalagi bagi BUMN yang tidak punya penghasilan dalam bentuk valas," kata Agus, Rabu.

Dia bilang, hedging ini merupakan solusi untuk atasi rersiko nilai tukar. Jika hedging dilakukan akuntable sesuai SOP, seandainya terjadi biaya, maka hal tersebut bukan dianggap kerugian negara. "Kita harus yakini juga tidak ada moral hazard," tukas Agus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.