Kekhawatiran ini terkait pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Chairul Tanjung (CT) yang mengungkapkan bahwa kuota bahan bakar minyak (BBM) cukup hingga akhir pemerintahan SBY pada 20 Oktober 2014. Setelah itu, kuota diserahkan kepada pemerintahan baru.
"Aneh, APBN disusun satu tahun, tetapi volumenya hanya cukup sampai pemerintahan SBY, dan meninggalkan beban pada pemerintahan baru," kata Dolfie di Gedung DPR, Senin (22/9/2014).
Menurut Dolfie, pernyataan CT dinilai tidak mencerminkan tanggung jawabnya sebagai Menko Perekonomian. Ia mencurigai, penerimaan negara juga akan dihabiskan pada masa pemerintahan SBY sehingga pemerintahan baru tak memiliki modal.
"Jangan-jangan penerimaan negara juga dihabiskan pada pemerintahan SBY. Artinya, pemerintahan baru modalnya apa?" sebut Dolfie.
Terkait rencana harga BBM bersubsidi, Dolfie mengungkapkan bahwa PDI-P saat ini tengah melakukan kajian untuk menaikkan harga BBM pada tahun ini.
"Kami terus melakukan kajian, apakah (harga BBM) layak dinaikkan sekarang. Ada kebutuhan menaikkan harga BBM, kalau ketahanan fiskal akan ambruk," ujarnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.