Pemerintah Lebih Utamakan Kendaraan Pribadi, ketimbang Transportasi Umum

Kompas.com - 24/09/2014, 14:27 WIB
SPBU di Otista, Jakarta Timur. Nadia ZahraSPBU di Otista, Jakarta Timur.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai salah sasaran dalam melindungi konsumen migas. Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana mengatakan, hal tersebut dapat dilihat dari kontradiksi dalam melakukan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

"Angkutan umum dilepas, kendaraan pribadi dilindungi," kata dia dalam peluncuran buku Nasionalisme Migas, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Artinya, dia menjelaskan, pemerintah tidak melindungi angkutan umum yang notabene harus diperbanyak untuk menekan kemacetan. Justru, pemerintah terus memberikan subsidi BBM, padahal konsumen terbesar subsidi BBM tersebut adalah kendaraan pribadi. "Mengatasi kemacetan, justru dengan menambah kendaraan," imbuh dia.

Gde memaparkan, sebagian besar energi fosil yang dikonsumsi masyarakat Indonesia berupa Premium, di mana sebanyak 92 persen diantaranya digunakan sektor transportasi. "Angkutan umum hanya mengonsumsi 3 persen, sepeda motor 40 persen, dan kendaraan pribadi 53 persen. Hanya 3 persen yang dinikmai angkutan umum," jelas Gde.

Menurut Gde, dalam upaya pengendalian BBM pemerintah wajib melindungi angkutan umum. "Sepeda motor dan kendaraan pribadi yang dikendalikan," tukas Gde.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X