Apakah Industri Hulu Migas Memberi Manfaat Bagi Sektor Lain?

Kompas.com - 21/11/2014, 11:25 WIB
skk migas skk migas
Penulis advertorial
|
Editoradvertorial

Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) telah lama hadir di Indonesia dan menjadi salah satu kontributor utama penerimaan negara. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah sejauh mana industri ini sudah memberi manfaat bagi sektor lain?

Peran sektor hulu migas saat ini telah mulai bergeser dari sumber utama devisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Ini ditandai dengan semakin banyaknya keterlibatan perusahaan nasional dalam bisnis hulu migas.

Sebagai lembaga negara yang mengemban amanah mengawasi sektor hulu migas, Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menerapkan kebijakan yang mewajibkan kontraktor migas untuk mengutamakan perusahaan nasional sebagai pemasok barang dan jasa dalam kegiatan mereka. Kebijakan ini tertuang dalam Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai yang dikeluarkan oleh SKK Migas.

Aturan itu antara lain mewajibkan kontraktor migas atau dikenal dengan nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) untuk menggunakan, memaksimalkan, atau memberdayakan barang produksi dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan, dan harga, dengan mengacu pada buku Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN) yang dikeluarkan Kementerian ESDM. Untuk kategori produk-produk yang wajib diambil dari dalam negeri sesuai APDN, Kontraktor KKS tidak diperbolehkan impor.

Aturan itu juga mensyaratkan sebagian besar pengerjaan pada kontrak jasa dilakukan di dalam wilayah Indonesia. Apakah kebijakan ini cukup berhasil? Data menunjukkan bahwa dari total komitmen pengadaan barang dan jasa dalam periode Januari – Juli 2014 sebesar US$13,3 miliar, persentase tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai 51 persen.

Tidak hanya itu, terdapat aturan yang mengatur pelaksanaan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa melalui bank yang berada di Indonesia dengan mengutamakan penggunaan Bank Umum Nasional. Khusus bagi Kontraktor KKS status berproduksi, semua transaksi pembayaran wajib menggunakan Bank Umum berstatus Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD). Total transaksi pembayaran pengadaan melalui bank-bank itu pada April 2009 sampai Juli 2014 mencapai US$ 43,035 miliar. Partisipasi BUMN dan BUMD ini diharapkan akan meningkat di masa mendatang sehingga multiplier effect industri hulu migas bagi bisnis negara lainnya dapat berjalan maksimal.

Contoh lain dapat dilihat dalam penggunaan kapal penunjang operasi hulu migas. Pada tahun 2014, jumlah kapal penunjang operasi di sektor hulu migas sebanyak 690 unit. Dari angka tersebut, jumlah rekomendasi izin penggunaan kapal asing (IPKA) yang dikeluarkan SKK Migas hanya sebanyak tujuh unit kapal. Artinya, hanya 0,1 persen kapal yang berbendera asing.

Kebijakan yang berpihak pada nasional ini kerap diprotes pihak luar yang menuduh diskriminatif. Perlu diingat bahwa bisnis hulu migas adalah bisnis negara yang semua pengeluaran akan digantikan bila kegiatan itu menghasilkan migas yang komersial. Dengan demikian, sangatlah logis bila kebijakan yang dibuat juga memihak pada kepentingan nasional.

Di sisi lain, perusahaan dalam negeri yang berminat terlibat dalam kegiatan hulu migas harus paham bahwa salah satu karakter industri ini adalah risikonya yang tinggi. Pemain nasional perlu meningkatkan kapasitasnya agar mampu memenuhi standar kualitas industri hulu migas yang sangat tinggi terutama terkait dengan faktor keamanan (safety).

Industri hulu migas sudah membuka jalan selebar-lebarnya bagi keterlibatan industri dalam negeri pada sektor ini. Perlu dukungan semua pihak supaya keberpihakan ini dapat diterapkan secara maksimal dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.***

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Insentif PPnBM Mobil dan Rumah Bisa Dongkrak Ekonomi RI 1 Persen

Airlangga: Insentif PPnBM Mobil dan Rumah Bisa Dongkrak Ekonomi RI 1 Persen

Whats New
[POPULER MONEY]  Status Pegawai Kontrak Kini Semakin Lama | Cara Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe

[POPULER MONEY] Status Pegawai Kontrak Kini Semakin Lama | Cara Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe

Whats New
Kadin: Sudah 8.300 Perusahaan Daftar Ikut Vaksin Gotong Royong

Kadin: Sudah 8.300 Perusahaan Daftar Ikut Vaksin Gotong Royong

Whats New
Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X