TKI Diperas di Bandara, Menteri BUMN Desak AP II Tingkatkan Layanan

Kompas.com - 01/12/2014, 19:22 WIB
Ilustrasi TKI Kompas.com/ERICSSENIlustrasi TKI
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar praktik pemerasan oleh oknum Bandara Soekarno Hatta kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah sampai ditelinga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno . Dia pun mengatakan akan lebih keras kepada Angkasa Pura II (AP II) untuk memperbaiki layanan di bandara.

"Jadi memang kita akan minta kembali bagaimana hal-hak apa yang sudah dilakukan manajemen AP II setelah pembicaraan terakhir, untuk melihat kita harus lebih keras untuk perbaiki pelayanan publik di bandara," ujar Rini saat berbincang bersama wartawan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (1/12/2014).

Dia menjelaskan, Kementerian BUMN sudah memanggil AP II terkait hal itu bebarapa minggu lalu. Dalam pertemuan itu, Rini mengaku sudah meminta AP II untuk memperbaiki pelayanan di bandara. "Kinerja pelayanan publiknya (harus diperbaiki). Karena persoalan banyak, Terminal 1 (Bandara Soekarno-Hatta seperti itu, pungutan-pungutan seperti itu, taksi gelap," kata Rini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan otoritas terkait untuk menghapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Kartu yang menjadi identitas bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri ini kerap dijadikan ajang pemerasan.

Penghapusan KTKLN tersebut diputuskan Jokowi pada akhir telekonferensi dengan TKI di beberapa negara, Minggu (30/11/2014). "Saya ingin sampaikan satu saja, masalah sudah disampaikan semuanya, sudah kita catat, terakhir, KTKLN dihapus," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kepada para TKI melalui video telekonferensi.

Melalui telekonferensi, perwakilan TKI di beberapa negara, di antaranya Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Mesir, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Brunei, menyampaikan keluhannya kepada Presiden dan menteri terkait. Hampir semua perwakilan TKI dari negara yang diajak telekonferensi meminta pemerintah untuk menghapus KTKLN.

Perwakilan dari Singapura bahkan membawa spanduk yang mengecam penerapan KTKLN saat melakukan video telekonferensi dengan Presiden.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X