Kompas.com - 03/12/2014, 06:21 WIB
Penulis Tabita Diela
|
EditorPalupi Annisa Auliani

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri tidak ambil pusing soal instruksi Presiden Joko Widodo menghapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Menurut Hanif, alternatif bukti fisik keabsahan TKI bisa dicarikan solusinya.

"Kalau soal (dokumen) yang dia pegang, itu bisa dicarikan alternatif. Kalau di luar negeri, paspor bisa (dipakai untuk itu)," kata Hanif, seusai rapat koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Selasa (2/12/2014). "Misalnya, paspor ditempelkan barcode. Nanti saya tunjukkan bisa," ujar dia.

Hanif menjelaskan, barcode yang ditempelkan pada paspor bisa menyimpan 48 data mendetail masing-masing tenaga kerja. Data-data penting yang dimaksud Hanif meliputi nama lengkap, nama orangtua, tempat dan tanggal lahir, sertifikat pelatihan, serta asuransinya. "Semua, lebih lengkap," kata Hanif.

Menurut Hanif, langkah Presiden menghapuskan KTKLN cukup beralasan. Tujuan keberadaan kartu tersebut untuk memastikan keamanan TKI dari hal-hal yang tidak diinginkan ternyata tidak terpenuhi. Terlebih lagi, satu-satunya tempat yang bisa digunakan untuk membaca kartu tersebut malah berada di Indonesia.

"Sebenarnya, dulu orang pegang kartu dengan asumsi kalau ada apa-apa di luar negeri, (dari) kartu itu data TKI bisa dibaca. Pertanyaannya, ini tidak bisa dibaca, karena untuk membacanya perlu card reader yang di KBRI kita juga tidak ada," papar Hanif.

"Jadi orang kalau mau baca kartu itu kalau dia di Jakarta. Lalu dia datang ke kantor BNPTKI. Gesekin kartu, terbaca. Kalau misalnya datang ke kantor BNPTKI bisa, ngapain pakai kartu? Dia cukup datang, di-search namanya, keluar semua," lanjut Hanif.

Sebelumnya, Minggu (30/11/2014), Kepala Badan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid menyatakan instansinya akan mencari alternatif pengganti KTKLN. Menurut dia, pemerintah aka membahas payung hukum penghapusan kartu itu, termasuk kemungkinan memakai peraturan pemerintah pengganti undang-undang maupun melalui revisi undang-undang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.