Pemerintah: Manajemen Freeport Indonesia hanya Manajemen Bayangan

Kompas.com - 23/12/2014, 14:27 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menilai PT Freeport Indonesia (Freeport) belum memiliki manajemen yang mampu menampung perwakilan pemerintah. Padahal, adanya perwakilan pemerintah dalam manajemen bisa berguna untuk membela kepentingan negara.

Oleh karena itu, kerena belum adanya perwakilan dalam manajemen, pemerintah pun menyebut manajemen Freeport saat ini layaknya manajemen bayangan (shadow management). "Kita ingin Freeport memiliki real management bukan shadow management," kata Dirjen Mineral Batubara R. Sukhyar saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Lebih lanjut, kata dia, shadow management tersebut terlihat setiap kali Freeport mengambil keputusan perusahaan. "Selalu kan di Amerika (keputusannya). Now, jadi baik keinginan pemerintah ada perwakilan di managemen," kata dia.

Pemerintah berharap, dengan adanya perwakilan dalam manajemen Freeport, pengambilan keputusan perusahaan bisa dilakukan di Indonesia. Meskipun begitu, kata Sukhyar, bukan berarti manajemen tidak diperbolehkan konsultasi dengan pemegang saham di AS.

"Manajemen itu juga mampu berinteraksi dengan stakeholder. Bisa memecahkan masalah, jadi kalau ada masalah bisa diselesaikan di sini. Boleh konsultasi dengan disana (AS) untuk konteks pemegang saham," ucap dia.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X