Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penuhi Listrik 35.000 MW, Perbanyak PLTU Mulut Tambang

Kompas.com - 23/03/2015, 11:12 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Untuk mencapai realisasi penambahan kapasitas listrik 35.000 megawatt (MW) pada 2019, pemerintah diharapkan memperbanyak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang. Ketua Council International of Large Electric System (CIRGE) Indonesia, Herman Darnel Ibrahim mengatakan, satu dari beberapa cara murah memproduksi listrik adalah membangun PLTU mulut tambang.

Hasil studi membuktikan biaya mengangkut batu bara lebih mahal daripada biaya mengangkut listrik. Di PLTU mulut tambang tidak ada transaksi batu bara, sehingga dalam kontrak harga listrik tidak dipisahkan komponen bahan bakarnya.

“Pemerintah perlu menentukan beberapa tambang yang dikhususkan untuk pembangkit listrik,” kata Herman dalam diskusi Minggu (22/3/2015).

Saat ini Indonesia belum memiliki PLTU mulut tambang. Belum adanya ketentuan peraturan yang memisahkan izin penambangan dengan izin pengusahaan ketenagalistrikan ditengarai sebagai biang kerok belum adanya PLTU mulut tambang.

Herman menegaskan, tidak sulit merealisasikan PLTU mulut tambang kalau Presiden dan menteri bertemu. Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara segera diubah. Jika lebih banyak batubara yang digunakan di dalam negeri, maka harganya pun tidak akan terpengaruhi harga internasional.

“Dan inti dari PLTU mulut tambang bukan cepatnya. Tapi kalau kita mau bikin listrik di negeri kita ini murah, maka perbanyaklah PLTU mulut tambang. Karena tidak ada yang bisa lebih murah dari PLTU mulut tambang. Salah satu concern yang harus di-address dalam kebijakan energi adalah bagaimana listrik harganya stabil dan murah,” kata Dewan Penasehat Masyarakat Kelistrikan Indonesia ini.

Lebih lanjut dia menuturkan, Indonesia merupakan satu dari 10 negara produsen terbesar batu bara. Tiap tahun Indonesia memproduksi sekitar 420 juta ton batu bara, dengan pemakaian domestik hanya 60 juta ton. Indonesia tidak termasuk dalam 10 negara dimana persentase listrik dari batu baranya terbesar. Menurut Herman, ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak memanfaatkan batu bara dengan baik bagi perekonomiannya. Padahal, batu bara yang diekspor ke negara lain juga dibakar dan menimbulkan efek gas rumah kaca.

Herman yakin dengan mengurangi ekspor, Indonesia berperan dalam menekan efek gas rumah kaca. Asal teknologi bersih digunakan dalam pembangkit listrik domestik.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar sependapat banyak sisi positif jika pemerintah membangun PLTU mulut tambang.

Dari sisi lingkungan, pembangunan PLTU mulut tambang akan mengurangi kebutuhan lahan dan atau kawasan hutan. Sebab penambangan dan pembangkit ada dalam satu wilayah. Selain itu, infrastruktur seperti jalan dan rel yang digunakan untuk mengangkut sumber energi bisa terpisah dari infrastruktur umum.

“Rata-rata komplainnya pemda, angkutan batubaranya merusak jalan,” ungkap Siti.

Terakhir, PLTU mulut tambang akan mempertegas posisi domestic market obligation (DMO) serta akan berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Whats New
Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Whats New
Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Whats New
Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Whats New
Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Whats New
Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Whats New
Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

BrandzView
Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Whats New
Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Whats New
Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Work Smart
Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Whats New
Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Whats New
Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Whats New
Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Whats New
Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com