Ekonom Pertanyakan Pembangunan Listrik 35.000 MW

JAKARTA,KOMPAS.com - Proyek pemerintah membangun pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW (megawatt) selama 5 tahun ke depan, dinilai ekonom Tri Mumpuni Iskandar, tidak akan efektif untuk membangun ekonomi kerakyatan. Menurut dia, proyek pembangunan di delapan wilayah Indonesia tersebut hanya akan menyentuh masyarakat kalangan menengah ke atas. "Kalau didesain bisa. Bisa, tapi ini didesain untuk pengusaha kaya semua. Itu tidak efektif untuk membangun ekonomi kerakyatan sama sekali," jelas Tri yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka) di Jakarta, Selasa (24/3/2015).

Tri memberi contoh, ada desa yang bisa hidup hanya dengan 50 VA (volt ampere). Oleh karena itu, kata dia, kebutuhan listrik yang besar digembor-gemborkan saat ini hanya di kalangan atas saja. "Krisis energi hanya untuk yang kaya-kaya saja. Yang di sana, 70 tahun setelah merdeka belum merasakan listrik tak teriak krisis energi seperti rumah harus 10.000 VA. Sementara, di desa bisa hidup dengan 50 VA. Ini ketidakadilan yang diciptakan oleh pemerintah juga," lanjut Tri.

Menurut Tri, untuk menyentuh rakyat-rakyat di pedesaan, pembangkit listrik yang sesuai adalah berbasis energi terbarukan. Kata dia, pemanfaatan sumber daya lokal atau kearifan lokal menjadi penggerak utamanya. "Harus tersebar kalau mau menyentuh rakyat-rakyat kecil, dengan pembangkit listrik berbasis renewable energi, bisa angin, matahari, bisa hidro, biofuel, atau biogas," kata Tri.

Tri mengatakan, efek dari sistem tender proyek, serta sistem koordinasi top to bottom, membuat masyarakat tidak memunyai rasa memiliki dari infrastruktur tersebut. "Harus ada common goal bahwa desanya akan terang. Hilang sekarang karena ada proyek datang, kadang mereka tidak libatkan masyarakat. Mereka jadinya merasa ini proyek pemerintah bukan untuk masyarakat, nanti anggapannya kalau rusak, berarti pemerintah yang beresin," jelas Tri.

Tri menambahkan, saat ini banyak insinyur-insinyur muda yang berkapasitas untuk membangun pembangkit listrik di daerah-daerah terpencil. Namun, kata dia, pemerintah belum memfasilitasi mereka untuk merealisasikan program tersebut. "Banyak sekali insyinur-insinyur muda yang mau turun ke sana (desa/daerah terpencil) untuk bisa bersama membangun, tapi itu tidak terfasilitasi dengan baik. Jadi fokusnya untuk yang gede saja," kata Tri.

Selain itu, kata dia, pemerintah perlu berkaca dari proyek pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 10.000 MW pada zaman pemerintahan SBY. Menurutnya, proyek tersebut mengalami permasalahan hingga belum rampung juga hingga akhir pemerintahan SBY. "Kita evaluasi sajalah pembangunan 10.000 MW yang lalu di jaman SBY, sebelum melangkah ke yang sekarang," kata Tri.

Sebagai informasi, proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW direncakan akan tuntas dalam lima tahun ke depan. Proyek itu digarap bersama PT. PLN (Persero) dan produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). PLN menggarap 10.000 MW sedangkan IPP 25.000 MW. Proyek tersebut tersebar di, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.