BANDUNG, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti tegas menolak praktik perbudakan anak buah kapal (ABK) pada usaha perikanan di Indonesia dan berkomitmen menindak tegas pelaku-pelaku yang terlibat.
"Pemberantasan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing adalah fokus pemerintahan kita. Dari awal menjabat, saya sudah mengatakan bahwa IUU fishing itu adalah kendaraan dari kejahatan lainnya, seperti penyelundupan barang termasuk narkoba serta human trafficking dan perbudakan," kata Susi Pudjiastuti terkait kunjungan kerja di Kabupaten Pangandaran, Jabar, Sabtu (28/3/2015).
Susi menyatakan, KKP akan terus mengawasi perusahaan-perusahaan yang terindikasi terlibat IUU fishing dan perbudakan dalam usaha perikanan.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan, jelas dia, akan membekukan izin-izin perusahaan tersebut dalam rangka proses analisis, evaluasi, dan mencabutnya apabila sudah terbukti melakukan pelanggaran," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya juga akan berkoordinasi dan meminta agar aparat penegak hukum dan instansi pemerintah terkait untuk membantu menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan di atas laut Indonesia.
"Saya harap polisi dan pemda setempat bisa mengawal penindakan kasus ini seperti kasus Benjina. Saya juga mengapresiasi upaya Kementerian Luar Negeri, khususnya Duta Besar RI di Bangkok, yang mengawal kasus itu di Thailand," kata dia.
Baca juga: Isu Perbudakan Santer, Susi Khawatir Produk Perikanan RI Diboikot Dunia
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
