Proyek Kementerian PUPR Senilai Rp 60 Triliun Telah Ditenderkan

"Jadi dari Rp 118 triliun (pagu) anggaran (Kementerian PUPR) langsung itu 72 persennya ditender. Sudah Rp 60 triliun ditender, yang lainnya tinggal pelaksanaannya," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Kementerian PUPR seusai rapat dengan Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, Selasa (7/4/2015).

Dalam rapat dengan Menteri PUPR tersebut, Wapres memantau perkembangan proyek-proyek, baik proyek infrastruktur, perumahan, hingga pengairan. Kementerian PUPR merupakan kementerian dengan anggaran terbesar kedua setelah Kementerian Pendidikan.

"(Pagu) Rp 118 triliun yang langsung di Departemen PU, belum lagi yang ada di daerah, belum lagi proyek yang dilakukan swasta, seperti perumahan, nanti terkoordinir dalam PU," sambung Kalla.

Diharapkannya, pada Mei mendatang, semua proyek yang sudah dilelang bisa mulai dikerjakan. Dengan demikian, kontraktor di daerah sudah bisa mulai bekerja Mei nanti hingga akhir tahun. Kalla juga meminta agar proyek yang anggarannya besar dijadikan kontrak tahun jamak atau multiyears.

"Proyek-proyek yang besar-besar akan diberikan multiyears supaya lebih bersambung, itu hal-hal yang tadi dibicarakan," ujar dia.

Basuki menambahkan, masih ada lebih kurang 4.000 paket proyek yang belum selesai dilelang. Dari Rp 118 triliun pagu anggaran Kementerian, kata dia, sebanyak Rp 94 triliunnya harus dilelang pada tahun ini.

Mengenai program satu juta rumah yang dicanangkan Pemerintah, Wapres berharap Kementerian PUPR bisa merancang sedemikian rupa sehingga rumah-rumah yang dibangun bisa layak huni meskipun harganya tergolong murah.

"Dan, tentu juga perumahan yang satu juta unit ini harus disusun sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat rumah yang layak, yang setiap tahun harus satu juta. Pekerjaannya memang sangat berat, tetapi perlu dilakukan untuk menciptakan keadilan masyarakat dan masyarakat mengurangi kekumuhan di perumahan-perumahan ini," papar dia.

Demikian juga dengan proyek air minum. Kalla meminta Kementerian PUPR bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).