Polemik Utang IMF akibat Ketidakpahaman Pembantu Jokowi di Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menilai polemik utang RI ke Dana Moneter Internasional (IMF) akibat ketidakpahaman orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, pejabat di sekitar Presiden Jokowi tidak mengerti dalam membaca data soal instrumen special drawing right (SDR).

"Pembantu Presiden di Istana tidak mengerti soal SDR ini," ucap Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Untungnya, lanjut dia, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, sebagai pihak bertanggung jawab soal hubungan dengan lembaga seperti IMF, sudah meluruskannya dengan baik. 

"Penjelasan Menteri Keuangan bagi saya sudah cukup sebagai bahan informasi kepada publik tentang posisi Indonesia terhadap IMF terkait apa yang disebut sebagai 'utang' tersebut," jelas Misbakhun. (baca: Utang Pemerintah ke IMF Lunas 2006)

Akibat kesalahan mengenai utang itu, Jokowi mendapat protes dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. (baca: SBY Sebut Jokowi Salah Terkait Kritikan terhadap IMF)

Bahkan, IMF pun melalui Senior Resident Representative for Indonesia, Benedict Bingham angkat bicara. Ia menyatakan bahwa saat ini Indonesia tak memiliki kewajiban apa pun kepada lembaga internasional itu. (baca: Ribut-ribut soal Utang, IMF Pun Angkat Bicara)

SDR sendiri diberikan untuk semua negara anggota IMF. Menurut Bingham, saat ini Indonesia mendapatkan jatah SDR sekitar 2,8 miliar dollar AS atau Rp 36,4 triliun. Fasilitas tersebut saat ini tercatat sebagai kewajiban Bank Indonesia. Di sisi lain, kepemilikan SDR dicatat sebagai aset yang dimiliki bank sentral.