Pihak Swasta Dibatasi di Bisnis Air Minum Kemasan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan memperketat bisnis air oleh swasta. Upaya ini dilakukan lewat penerbitan payung hukum, yakni undang-undang (UU) pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Februari 2015.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Mudjiadi mengatakan, dalam draf UU yang baru, pemerintah akan mengatur tata niaga air, khususnya air minum dalam kemasan. Poin utamanya, tata niaga air tidak akan diserahkan pada mekanisme pasar, seperti sebelumnya.

Lewat poin itu, pemerintah berniat memberikan aturan yang jelas tentang perdagangan, tata niaga, dan penetapan harga air minum kemasan. "Pemerintah akan intervensi," ujarnya, Rabu (27/5/2015).

Sayangnya, Mudjiadi masih enggan membeberkan secara rinci bentuk intervensi dalam tata niaga air yang akan dilakukan pemerintah. Saat ini, pemerintah masih menyiapkan naskah akademik dan membahas semua masalah yang akan diatur dalam beleid baru tersebut.

Produksi dan distribusi

Sebagai catatan, selain akan membuat UU pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air yang dibatalkan oleh MK, pemerintah berniat mengubah aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Setidaknya ada dua aturan pelaksana UU Pengairan yang tengah disusun, yakni rancangan peraturan pemerintah tentang pengusahaan air, serta rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Direktur Pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-Pera M Natsir menambahkan, revisi aturan pelaksana UU Pengairan ini juga akan mengatur peran swasta dalam pengusahaan air minum. Menurut dia, dalam rancangan beleid yang kini tengah dibahas dan dituntaskan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini, pihak swasta hanya boleh berperan dalam proses produksi dan distribusi. Dengan kata lain, kalangan swasta tidak boleh terlibat dalam fungsi utama penyediaan air, pembangunan jaringan pelayanan air, hingga pembangunan sambungan saluran air rumah.

Rachmat Hidayat, Juru Bicara Forum Komunikasi Lintas Asosiasi Pengguna Air, mengingatkan, putusan MK masih membolehkan swasta terlibat dalam bisnis air. Ia mengingatkan agar pemerintah menjalankan keputusan MK dan enam prinsip yang ada di dalamnya.

"Aspirasi kami sesuai dengan prinsip MK bahwa industri swasta tetap boleh menggunakan air untuk menjalankan industrinya dengan syarat tertentu yang ketat," ujarnya. (Agus Triyono, Benediktus Krisna Yogatama)