Sri Mulyani, Energi, dan Susi Pudjiastuti

Kompas.com - 09/06/2015, 17:28 WIB
Managing Director Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, keluar dari Kantor Kementerian Perekonomian setelah mengadakan pertemuan, Kamis (12/7/2012). Sebelumnya Sri Mulyani menghadiri diskusi ekonomi di Kantor Badan Koordinator Penanaman Modal. TRIBUN NEWS/DANY PERMANA TRIBUNNEWS/DANY PERMANAManaging Director Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, keluar dari Kantor Kementerian Perekonomian setelah mengadakan pertemuan, Kamis (12/7/2012). Sebelumnya Sri Mulyani menghadiri diskusi ekonomi di Kantor Badan Koordinator Penanaman Modal. TRIBUN NEWS/DANY PERMANA
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur ramah lingkungan atau green infrastructure sangatlah penting bagi keberlangsungan ekonomi dunia.

Dia pun meminta Indonesia tidak takut melakukan perubahan dari pembangunan ekonomi yang merusak lingkungan menjadi ramah lingkungan.

"Energi yang kita kelola perlu bersih dan efisien, kita harus mengelola secara bertanggung jawab dan kita tak boleh takut dobrak status quo dan energi berkelanjutan merupakan kepentingnan mendesak untuk listrik, air juga penting," ujar Sri Mulyani saat berpidato dalam acara Green Infrastructure Summit di Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Di beberapa negara kaya dia, pembangunan ekonomi dilakukan secara besar-besaran dengan sumber energi batu bara namun melupakan dampak rusaknya lingkungan. Sri memberi contoh di Tiongkok.

Negeri tirai bambu itu pertumbuhan ekonominya selalu tinggi namun banyak kerusakan lingkungan yang terjadi karena tak memperhatikan dampak lingkungan. Meski begitu kata dia, saat ini Tiongkok mulai sadar bahwa green infrastructure sangatlah penting sehingga pemerintahnya terus menggalakkan pembangunan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan.

Sementara itu di Indonesia kata dia, pembangunan berbiaya tinggi malah mengorbankan hutan-hutan tropis. Misalnya, tutur Sri, pembangunan perkebunan kelapa sawit harus menebangi hutan tropis Indonesia yang merupakan terbesar ketiga di dunia.

"Konversi lahan gambut menjadi perkembunan mengkibatkan kerusakan, kebakaran hutan, menjadikan degradasi. Lalu dari sektor pertambangan, seperempat hutan dan sungai tercemar oleh merkuri," kata mantan Menteri Keuangan itu.

Meski begitu, Sri juga memuji kinerja sektor kelautan pemerintahan saat ini. Menurut dia, kebijakan moratorium kapal eks asing sangat positif untuk ketersediaan ikan di laut Indonesia. Menurut dia, illegal fishing di Indonesia telah membuat stok ikan di Indonesia berkurang. Padahal kata Sri, ada taruhan juta orang yang sangat bergantung dari hasil laut Indonesia.

"Indonesia punya 2,2 juta nelayan dan ratusan juta yang bergantung pada laut sebagai mata pencahaian. Tapi separuh terumbu karang terancam, ini karena tingkat kemiskinan di daerah pesisir cukup tinggi. Kalau Indonesia bisa meningkatkan (terumbu karang) itu, maka Indonesia dapat meningkatkan produksi ikan," kata dia.

baca juga: Tiongkok Tak Senang Susi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X