Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK: Tidak Benar Ada Proyek Abadi di Jalur Pantura

Kompas.com - 17/06/2015, 16:36 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit keuangan proyek jalan pantai utara (pantura) Jawa tahun anggaran 2013 dan 2014. Hasilnya, BPK menyatakan bahwa tidak ada kegiatan fiktif dalam proyek pantura.

Anggota IV BPK, Rizal Djalil, bahkan membantah kalau pantura adalah proyek abadi. Hal itu, kata dia, bisa tecermin berdasarkan hasil audit BPK yang disampaikan itu.

"Kami ingin membantah opini yang berkembang soal pantura adalah proyek abadi. Itu tidak benar," ujar Rizal di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Menurut dia, jalan pantura adalah jalan nasional yang pemanfaatannya sangat diperlukan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, tak mungkin jika sepanjang tahun jalur yang sebagian merupakan jalan raya pos Daendels itu harus ditutup untuk sekadar perbaikan jalan sebagai bagian dari persepsi proyek abadi tersebut.

Dari sisi anggaran, Rizal menuturkan, pada tahun anggaran (TA) 2013 dan TA 2014, perbaikan jalur pantura disokong dengan anggaran masing-masing sebesar Rp 956 miliar dan Rp 1,406 triliun. Dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran masing-masing hanya sebesar Rp 893 miliar dan Rp 1,224 triliun.

Lebih lanjut, kata dia, pemeriksaan oleh BPK itu hanya dilakukan terhadap ruas pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah sepanjang 709,57 km dari panjang keseluruhan jalan pantura yang mencapai 1.424 km.

Total anggaran jalan yang diaudit BPK itu memiliki alokasi TA 2013 dan TA 2014 masing-masing sebesar Rp 752 miliar dan Rp 1,171 triliun. Namun, realisasi anggaran masing-masing ternyata hanya sebesar Rp 691 miliar dan Rp 1,109 triliun. Hal ini dinilai sebagai efisiensi anggaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wamen BUMN Ungkap Ada Wacana Kementerian Perumahan

Wamen BUMN Ungkap Ada Wacana Kementerian Perumahan

Whats New
Pemerintah Kaji Skema KPR Subsidi Buat Pekerja Gaji Rp 8 Juta-Rp 15 Juta

Pemerintah Kaji Skema KPR Subsidi Buat Pekerja Gaji Rp 8 Juta-Rp 15 Juta

Whats New
Emiten Prajogo Pangestu BREN Targetkan Capex Rp 2,5 Triliun Tahun Ini

Emiten Prajogo Pangestu BREN Targetkan Capex Rp 2,5 Triliun Tahun Ini

Whats New
KKP Tangkap 2 Kapal Ikan Pelaku Penyelundupan Manusia di Perairan Teluk Kupang

KKP Tangkap 2 Kapal Ikan Pelaku Penyelundupan Manusia di Perairan Teluk Kupang

Whats New
Pengeluaran Masyarakat untuk Bayar Utang Kembali Meningkat

Pengeluaran Masyarakat untuk Bayar Utang Kembali Meningkat

Whats New
IHSG Berakhir di Zona Hijau , Rupiah Melemah

IHSG Berakhir di Zona Hijau , Rupiah Melemah

Whats New
Rugi Sepatu Bata Bengkak 79,6 Persen Sepanjang 2023

Rugi Sepatu Bata Bengkak 79,6 Persen Sepanjang 2023

Whats New
Dilapokan ke KPK karena Dugaan Laporan Kekayaan Tidak Wajar, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

Dilapokan ke KPK karena Dugaan Laporan Kekayaan Tidak Wajar, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

Whats New
Simak 10 Jenis Pekerjaan 'Work From Anywhere' Paling Dicari Perusahaan pada 2024

Simak 10 Jenis Pekerjaan "Work From Anywhere" Paling Dicari Perusahaan pada 2024

Work Smart
Ingin Sukses? Hindari Tiga Kalimat Toksik Ini!

Ingin Sukses? Hindari Tiga Kalimat Toksik Ini!

Work Smart
Mendagri: Manajemen Tata Kelola Bawang Putih Kurang Bagus

Mendagri: Manajemen Tata Kelola Bawang Putih Kurang Bagus

Whats New
Kurs Rupiah 13 Mei 2024 di Bank Mandiri hingga BRI

Kurs Rupiah 13 Mei 2024 di Bank Mandiri hingga BRI

Whats New
Perluas Pasar ke Kancah Global, Bea Cukai Lepas Ekspor Produk Tenggiri dan Tuna Senilai 239.000 Dollar AS

Perluas Pasar ke Kancah Global, Bea Cukai Lepas Ekspor Produk Tenggiri dan Tuna Senilai 239.000 Dollar AS

Whats New
Populasi Ikan Belida Terancam, KKP Lakukan Pendataan

Populasi Ikan Belida Terancam, KKP Lakukan Pendataan

Whats New
Staf Jokowi Bantah Mahalnya Harga Bawang Putih karena Harga Impor yang Tinggi dari China

Staf Jokowi Bantah Mahalnya Harga Bawang Putih karena Harga Impor yang Tinggi dari China

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com