Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi: Banyak Oknum Pejabat Hanya Ingin Cepat Dapat Komisi

Kompas.com - 23/06/2015, 03:36 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menindaklanjuti keluhan-keluhan dari para nelayan pribumi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti langsung mengirimkan sejumlah pesan pendek dari para nelayan ke Bupati Sangihe.

"Saya sudah kirimkan SMS-SMS tadi kepada Pak Bupati Sangihe. Saya berharap mendapat follow-up," kata Susi, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Susi mengatakan, bagaimanapun juga, ikan yang ada di perairan Sulawesi Utara harus ditangkap oleh nelayan-nelayan Indonesia, diproses di Indonesia, dan dengan mempekerjakan orang-orang Indonesia. Kalaupun harganya menarik untuk pasar luar negeri, boleh saja diekspor ke luar.

Persoalannya, lanjut Susi, sejak dulu para investor asing di sektor perikanan ini berjanji akan membangun industri pemrosesan ikan di Indonesia. Kenyataannya, kata Susi, para pelaku asing hanya membawa kapal tangkap mereka ke perairan Indonesia, dan membawa ikan ke luar negeri.

"Ini tidak boleh (terjadi lagi). Harus bangun pabrik dulu, dan yang menangkap adalah nelayan lokal. Ini contohnya di Bitung, kondisinya sudah membaik. Apakah benar Bitung jilid II ini akan terjadi di Sangihe? Saya tetap menginginkan investor membangun pabrik," ucap Susi.

Susi membuka lebar kesempatan bagi investor untuk membangun pabrik di Indonesia dan bekerja sama dengan mitra lokal. Sebab, pembangunan cold storage misalnya tidak boleh seluruhnya dari penanaman modal asing (PMA), begitu pula dengan usaha penangkapan ikan yang tertutup bagi pihak asing.

Susi juga mengatakan, kalau sekadar menangkap ikan, orang-orang Indonesia memiliki kemampuan yang tak diragukan. Susi yakin, nelayan Indonesia juga lihai mengoperasikan kapal jenis pumpboat, dan tidak sekadar menjadi anak buah kapal (ABK).

"Saya yakin orang kita bisa, cuma tidak diberikan kesempatan. Ini karena banyak oknum pejabat hanya menginginkan cepat dapat comission fee daripada memberdayakan masyarakatnya untuk bisa mandiri," kata Susi.

Terkait kasus banyaknya nelayan asing yang beroperasi di laut Kepulauan Sangihe, Susi berharap, Bupati membuka mata dan mau memberdayakan masyarakatnya. Terlebih lagi, Sangihe merupakan salah satu sentra perikanan yang mendapat bantuan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 100 miliar.

"(Oknum) kita ini terbiasa, comission based. Panggil kapal dari Filipina, suruh tangkap (ikan), pejabatnya dapat. Saya sudah SMS-kan, SMS-SMS tadi kepada Bupati Sangihe. Saya tunggu balasannya. Kalau kami (KKP), jelas tidak boleh kapal nelayan asing tangkap ikan di Indonesia. Itu sama saja dengan mengizinkan petani luar negeri mengerjakan sawah di Indonesia," kata Susi.

Baca juga: DPR Sindir Kebijakannya Bikin Nelayan Jualan Togel, Ini Tanggapan Susi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Whats New
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Whats New
Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Whats New
Antisipasi El Nino, Mentan Amran Dorong Produksi Padi NTB Lewat Pompanisasi

Antisipasi El Nino, Mentan Amran Dorong Produksi Padi NTB Lewat Pompanisasi

Whats New
Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru pada Jumat 3 Mei 2024

Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru pada Jumat 3 Mei 2024

Spend Smart
Keberatan Penetapan Besaran Bea Masuk Barang Impor, Begini Cara Ajukan Keberatan ke Bea Cukai

Keberatan Penetapan Besaran Bea Masuk Barang Impor, Begini Cara Ajukan Keberatan ke Bea Cukai

Whats New
Ada Penyesuaian, Harga Tiket Kereta Go Show Naik per 1 Mei

Ada Penyesuaian, Harga Tiket Kereta Go Show Naik per 1 Mei

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BNI hingga Bank Mandiri

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BNI hingga Bank Mandiri

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com