Pengusaha Importir Endus Ada Kepentingan Politik Terkait Isu "Dwell Time"

Akibatnya, bukanya mencari penyelesaiaan masalah, beberapa pihak malah saling tuding siapa yang paling bersalah. "Ini kan di Pelabuhan Tanjung Priok, walaupun yang lain pada latah gitu loh. Itu di Belawan, di Makassar, ribut juga soal dwelling time. Jadi sifatnya politis itu," ujar Ketua II Ginsi Erwin Taufan saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Menurut dia, pelabuhan sulit dilepaskan dari kepentingan politik karena merupakan tempatnya stategis. Bahkan kata Erwin, kerena besarnya kepentingan politik itu, Operator Pelabuhan sampai tak mampu berbuat banyak di pelabuhan.

"Jadi ini bisa enggak pemerintah tegas, disitu kan ada gubernurnya yaitu Otoritas Pelabuhan (OP). Otoritas Pelabuhan diberikan wewenang untuk mengatur itu, bisa enggak? Sama Pelindo II aja kalah. Kenapa kalah? Karena Pelindo punya duit," kata dia.

Ia pun mendukung usulan agar dikeluarkann keputusan presiden (Keppres) terkait penguatan OP. Menurut dia, untuk mengatur 18 kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan di pelabuhan memang dibutuhkan penguatan OP.

"Bisa itu bisa (jadi solusi), tapi orangnya itu harus kuat. Karena di pelabuhan itu tidak terlepas dari politik, dari partai. Kalau enggak di-support orang itu enggak akan mampu, akan kegeser juga oleh kepentingan (politik)," ucap dia.