Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekonomi Nasional Melambat, Cadangan BNI Naik 172 Persen

Kompas.com - 30/07/2015, 15:40 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menyatakan perlambatan ekonomi nasional mendorong perseroan mengambil kebijakan yang konservatif dengan meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Direktur Utama Bank Nasional Indonesia (BNI) Achmad Baiquni mengungkapkan perlambatan ekonomi di Indonesia cukup mempengaruhi performa pelaku usaha nasional, yang di antaranya adalah debitur perseroan.

"Ini menang karena pertumbuhan (ekonomi) melambat. Ada beberapa debitur kita kesulitan keuangannya. Misalnya pedagangannya mengalami penurunan jadi pembayarannya mengalami hambatan," ujar Achmad di Kantor Pusat BNI, Jakarta, Kamis (30/7/2012).

HIngga akhir semester I, rasio kredit bermasalah perseroan tercatat menjadi 3 persen dari periode yang sama 2,2 persen. Dari paparan kinerja BNI diketahui dana cadangan yang dialokasikan perseroan naik sebesar 172,2 persen dari Rp 2,20 triliun menjadi Rp 5,99 triliun.

"Jadi kenapa NPL naik sedikit tapi CKPM banyak karena kita melihatnya begini, tahun lalu, rasio CKPM terhadap NPL itu masih di bawah 130 persen atau sekitar 129 persen. Kalau kita lihat bank-bank yang sebanding dengan kita itu ada yang 200 persen. Tapi umumnya 150 persen. Kita ingin menuju ke situ," kata Achmad.

Sebelumnya, karena peningkatan CKPM itu, laba bersih BNI pada semester I-2015 ini turun 50,1 persen dari Rp 4,94 triliun pada tahun lalu menjadi Rp 2,43 triliun tahun ini. Meski laba menurun, pendapatan bunga bersih perseroan meningkat 14 persen dari Rp 10,8 triliun pada semester I 2014 menjadi Rp 12,3 triliun pada semester I 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Whats New
Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com