Ini Sebelas Catatan Gerindra untuk RAPBN 2016

“Ketujuh, target pajak tidak masuk akal. Rp 1.565 triliun terlalu tinggi dan rasanya tidak mungkin dapat dicapai, mengacu capaian pajak sebelumnya,” kata Rachel.

Kedelapan, Rachel mengatakan, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap alokasi infrastruktur yang sebesar RP 313,5 triliun, lebih tinggi dari APBNP 2015. Namun masalahnya, lanjut dia, bagaimana pemerintah bisa merealisasikan target tersebut sementara realisasi penyerapan anggaran belanja saat ini saja baru mencapai 26 persen. “Dan saat ini sudah bulan Agustus. Kami mengharapkan pemerintah bekerja lebih keras,” ujar Rachel.

Kesembilan, Fraksi Gerindra mengapresiasi kenaikan dana transfer ke daerah dan dana desa. Namun disayangkan, kenaikan Rp 117 triliun tersebut lebih banyak dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Di sisi lain, Fraksi Gerindra juga melihat belum adanya kesiapan dari pemerintah daerah.

Kesepuluh, Fraksi Gerindra meminta pemerintah mengoreksi ulang kebijakan subsidi, sehingga kewenangan yang dimiliki yakni bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya bisa betul-betul untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Terakhir, pemerintah harus memperhatikan utang luar negeri (ULN). Menurut Fraksi Gerindra, ULN bagaikan ancaman bom waktu. “Utang seyogyanya tidak hanya dilihat dari rasio terhadap PDB. Utang dalam tingkat bunga komersil, utang dalam mata uang asing, merupakan ancaman bom waktu. Utang luar negeri akan menggelembung ketika rupiah tersungkur,” ucap Rachel.