Tarik Investor, Pemerintah Juga Harus Pangkas Birokrasi

"Pemerintah harus benar-benar probisnis, membuat orang nyaman berproduksi di Indonesia. Kita semua sudah tahu hambatannya, tolong pangkas," kata Drajad saat diskusi bertajuk Paket Mujarab Anti Lesu di Jakarta, Sabtu (29/8/2015).

Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah menyusun paket kebijakan ekonomi untuk membenahi persoalan yang ada. Menurut dia, dalam penyusunan paket tersebut perlu melibatkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi. Sebab, Yuddy merupakan ujung tombak pemangkasan sistem birokrasi yang berbeli-belit itu.

"Jadi harus dipangkas jumlah prosedural perizinannya. Kalau sebelumnya 15, pangkas jadi lima. Kalau sebelumnya perlu waktu satu bulan, pangkas jadi tujuh hari," kata dia.

Dengan adanya pemangkasan birokrasi tersebut, ia mengatakan, pengusaha akan berpikir jika pemerintah serius membenahi persoalan ekonomi yang terjadi. Dengan demikian, niat pengusaha untuk menanamkan investasinya kian meningkat. "Kalau tidak, mereka tidak akan berani menaruh uang di Indonesia," ujarnya.

Lebih jauh, Drajad juga menyoroti soal penyerapan anggaran di daerah yang masih rendah. Ia menilai, kepala daerah tidak perlu takut menggelontorkan APBD untuk merealisasikan proyek yang telah dicanangkan selama sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Presiden, kata dia, perlu membuat payung hukum yang menjamin kepala daerah akan terhindar dari upaya kriminalisasi dari oknum penegak hukum. "Tapi payung hukum itu juga harus memberikan jaminan agar kepala daerah itu tidak menyalahgunakan wewenangnya. Karena banyak kepala daerah yang jadi pasien KPK. Jadi jangan kita buat solusi tapi membuat masalah baru," ujarnya.

baca juga: Datangkan Valas, Jokowi Segera Keluarkan Paket Kebijakan Besar