Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/09/2015, 07:36 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan merevisi aturan mengenai perpanjangan izin tambang mineral dan batubara (minerba). Aturan yang akan direvisi itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77/2014 tentang Usaha Pertambangan Minerba. Agenda revisi aturan ini sudah masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid I yang dirilis Presiden Joko Widodo, Rabu (9/9/2015).

Menurut Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, salah satu poin revisi adalah kelonggaran pengajuan permohonan perpanjangan izin usaha tambang paling cepat 10 tahun, dan paling lambat dua tahun sebelum kontrak habis. Pelaku usaha tambang yang bakal diuntungkan revisi beleid ini termasuk raksasa tambang sekelas PT Freeport Indonesia. 

"Mereka berkesempatan karena tambangnya punya risikonya besar, seperti PT Vale Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Freeport Indonesia," kata Sudirman di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kamis (10/9/2015).

Teguh Pamudji, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, menambahkan, selain Vale, Newmont, dan Freeport, sejatinya ada tiga hingga empat perusahaan tambang lain yang bisa memanfaatkan kelonggaran revisi beleid ini. Namun sayang, Teguh tak ingat persis perincian nama perusahaan tambang lain tersebut.

Yang pasti, Teguh menargetkan aturan tersebut selesai tahun ini. Kementerian ESDM akan membawa draf tersebut untuk dibahas tingkat antar-kementerian, "Kami harapkan bisa kelar Oktober," kata Teguh.

Dalam rancangan revisi aturan perpanjangan kontrak tambang ini, pemerintah bakal memiliki kewenangan memutuskan perpanjangan izin meski kontrak belum habis. Contoh, kontrak Freeport habis tahun 2021. Jika Freeport mengajukan perpanjangan kontrak tahun ini, pemerintah bisa memutuskannya tanpa harus menunggu sampai tahun 2019 atau dua tahun sebelum masa kontraknya habis pada tahun 2021.

Sebelum memberi perpanjangan izin, pemerintah akan mengevaluasi secara hukum perpanjangan izin usaha itu agar tetap dalam koridor Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. Aturan teknisnya akan dituangkan dalam peraturan menteri (permen). 

Rencana revisi aturan ini mendapatkan sambutan positif dari Irwandy Arif, Ketua Indonesia Mining Institute. Ia menyebut revisi ini bisa memberikan kepastian usaha jangka panjang. "Terutama pengusaha tambang yang punya cadangan besar," katanya. 

Kendati demikian, Irwandy berharap perpanjangan izin tambang disertai dengan kepastian ketersediaan cadangan tambang. "Contoh, harus ada jaminan ketersediaan tambangnya misalnya selama 30 tahun," tegas Irwandy kepada Kontan(Pratama Guitarra)

Baca juga: Jokowi Akui Paket Kebijakan Tak Bisa Langsung Kuatkan Rupiah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Penjelasan Tokopedia soal Pembatalan Voucher Rp 100.000 | KAI soal Tiket Kereta Mahal

[POPULER MONEY] Penjelasan Tokopedia soal Pembatalan Voucher Rp 100.000 | KAI soal Tiket Kereta Mahal

Whats New
Aktivasi BNI Mobile Banking Gagal Terus? Ini Solusinya

Aktivasi BNI Mobile Banking Gagal Terus? Ini Solusinya

Spend Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Ketahui, Ini Tarif Listrik Per kWh yang Berlaku Januari-Maret 2023

Ketahui, Ini Tarif Listrik Per kWh yang Berlaku Januari-Maret 2023

Spend Smart
Indonesia Punya Kereta Panoramic, Menhub: Tidak Perlu Jauh ke Luar Negeri

Indonesia Punya Kereta Panoramic, Menhub: Tidak Perlu Jauh ke Luar Negeri

Whats New
Cara Cek Kendaraan Terkena Tilang Elektronik atau Tidak

Cara Cek Kendaraan Terkena Tilang Elektronik atau Tidak

Spend Smart
Daftar UMR Tegal 2023: Kota Tegal dan Kabupaten Tegal

Daftar UMR Tegal 2023: Kota Tegal dan Kabupaten Tegal

Work Smart
Sudah Impor, Harga Beras Tetap Mahal, Oknum Disalahkan

Sudah Impor, Harga Beras Tetap Mahal, Oknum Disalahkan

Whats New
Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Whats New
Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Whats New
Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka 'Energizer' Ekspor dan Impor

Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka "Energizer" Ekspor dan Impor

Rilis
Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Whats New
Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Whats New
Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Whats New
Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+