Kebijakan Cegah PHK Harus Jadi Prioritas

Terkait dengan sejumlah kritik, pemerintah memperhatikan pendapat sejumlah kalangan yang menyoroti pentingnya implementasi dari paket kebijakan tahap I yang telah digulirkan pemerintah. Untuk memastikan paket kebijakan itu benar-benar dijalankan, implementasi kebijakan dipersiapkan secara matang, diberi target, dan dimonitor secara periodik oleh kementerian terkait. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan penyiapan paket kebijakan tahap II. (baca: Darmin Nasution: Paket September II Siap Dirilis Akhir Bulan)

”Banyak komentar yang menyatakan, yang penting implementasinya. Itu komentar standar dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Namun, kita tetap mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh dan menyiapkan apa yang bisa dijelaskan lebih lanjut untuk menunjukkan implementasinya,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyatakan, paket kebijakan yang digulirkan di bidang perdagangan lebih berorientasi pada hal praktis yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha. Di antaranya pemangkasan perizinan yang tumpang tindih, penerapan layanan perizinan secara daring, dan penyederhanaan mekanisme ekspor-impor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyatakan tengah meninjau 200 peraturan pelaksana di bidang ESDM. Proses itu ditargetkan selesai pada Oktober 2015.

(baca juga: "Ada Potensi PHK 100.000 Tenaga Kerja")

Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, Kementerian Tenaga Kerja segera menindaklanjuti paket kebijakan pihaknya dengan menderegulasi, antara lain, beberapa pengurusan izin pemasangan perlengkapan gedung, seperti pemasangan listrik dan elevator bangunan, yang berlangsung rumit.

Setiap pemasangan fasilitas itu, investor harus menyertakan surat izin mendirikan bangunan dan penggunaan tenaga kerja yang sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja di undang-undang. (MED/CAS/HEN/AHA/WHY)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 September 2015, di halaman 1 dengan judul "Kebijakan Cegah PHK Harus Jadi Prioritas".