Nusron Beberkan Jurus BNP2TKI Tingkatkan Devisa dari TKI

Kompas.com - 16/09/2015, 21:07 WIB
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid saat pemulangan 481 tenaga kerja Indonesia dari Arab Saudi, di Common Use Lounge TKI, Bandara Soekarno-Hatta,Tangerang, Senin (19/1/2015). KOMPAS.com/Abba GabrilinKepala BNP2TKI Nusron Wahid saat pemulangan 481 tenaga kerja Indonesia dari Arab Saudi, di Common Use Lounge TKI, Bandara Soekarno-Hatta,Tangerang, Senin (19/1/2015).
Penulis Latief
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) hari ini menggelar rapat kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR. Dalam rapat tersebut, BNP2TKI menyampaikan cara-cara meningkatkan devisa bagi negara yang selama ini dianggap masih belum maksimal.

"Kami menyampaikan tentang jurus-jurus meningkatkan devisa. Salah satunya, bahwa semua TKI diwajibkan membuka rekening da mulai kontrak baru TKI, para majikan di luar negeri tidak boleh membayar cash. Gaji harus langsung masuk rekening TKI," kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid seusai melakukan rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Nusron menyampaikan, dengan sistem ini maka perolehan devisa negara akan semakin meningkat.

"Selain itu potongan yang dilakukan majikan kepada TKI dapat dimonitor langsung oleh negara," ujar Nusron.

Untuk memastikan majikan menyetorkan gaji TKI melalui rekening, pemerintah akan mewajibkan adanya kontrak di antara TKI, majikan, dan disaksikan Kedutaan Besar RI bahwa pembayaran gaji TKI wajib melalui rekening.

"Semua TKI kita wajibkan menggunakan rekening dan majikan itu tidak boleh bayar cash, harus dikirim langsung ke rekening TKI," kata mantan anggota DPR itu.

Dengan begitu, kata Nusron, kontrolnya jelas. Tidak ada lagi potongan-potongan gaji TKI yang selama ini kerap terjadi.

"Kalau menggunakan sistem ini negara diuntungkan. Pertama, bisa mengontrol pendapatan TKI. Kedua, langsung otomatis devisa negara, sehingga devisa negara kita meningkat, ada kekuatan uang masuk ke dalam negeri," katanya.

Untuk menjamin agar majikan bersedia 'bertransaksi' lewat rekening, dalam kontrak baru yang sudah berlaku sejak 1 September 2015 lalu TKI, majikan dan KBRI yang bersangkutan wajib menandatangani skema tersebut dalam kontrak.

"Itu ada dalam kontrak," ujar Nusron.

Adapun bank yang digunakan adalah BNI, BRI, Mandiri, BII May Bank dan Sinarmas Bank. Pertimbangannya, masing-masing bank tersebut kuat di negara-negara penempatan TKI, misalnya BII May Bank di Malaysia dan Sinarmas Bank di Taiwan.

"Itu sudah diputuskan oleh Menko Prekonomian," tutur Nusron.

Nusron mengungkapkan, kendala dalam penerapan sistem baru ini yaitu adanya perlawanan dari oknum agen TKI yang kerap melakukan pemotongan honor TKI. Namun, semua itu tak membuat BNP2TKI mengendurkan langkahnya.

"Semua yang terbaik bagi TKI akan terus kami kembangkan," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X