Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian ESDM Minta Waktu untuk Kaji Ulang Pengembangan Blok Masela

Kompas.com - 21/09/2015, 19:03 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) meminta waktu kepada Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli untuk melakukan pengkajian ulang pengembangan Blok Migas Masela.

Pasalnya, saran pembangunan pipa gas sebagaimana yang disarankan oleh Rizal Ramli belum sama sekali dikaji.

"Secepatnyalah (pengkajian pembangunan pipa gas). Kalau (pembangunan) floating (terminal gas di tengah laut) kan sudah selesai, yang pipa kan mesti dikaji lagi. Perlu waktu. konsekuensinya seperti itu. Perlu waktu tambahan," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto, Senin (21/9/2015).

Menurut dia, kajian pembangunan floating sudah dilakukan oleh Inpex Masela Ltd sebagai operator Blok Masela. Berdasarkan kajian itu, pembangunan floating lebih murah ketimbang pembangunan pipa gas dan pengolahan gas di darat.

"Kami belum kaji (pembangunan pipa gas), ini kan baru dia (Inpex). Makanya infonya ada yang bilang ini lebih murah dan ini lebih mahal, makanya perintahnya disuruh dikaji mana yang lebih benar," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meminta Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) mengkaji ulang rencana pengembangan Lapangan Gas Abadi, Blok Masela, di Laut Arafuru, Maluku.

Menurut dia, pembangunan pipa gas dari Blok Masela sepanjang 600 kilometer akan lebih menguntungkan daripada membangun terminal gas alam cair terapung (floating) di tengah laut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Whats New
Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com