Saat Kemiskinan Tenggelam dalam Kebisingan Elite

Lantas apa yang terjadi? harapan yang mulai mekar itu justru kuncup lagi. Menteri baru Rizal Ramli justru langsung mengkritik keras pemerintahan dimana ia berada di dalamnya. Rencana bisnis BUMN seperti Garuda, Mandiri, BNI, PLN, Pelindo II kena jurus "kepretan rajawali".

Ya mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu memang menasbihkan diri sebagai rajawali yang gemar "ngepret" sana sini -- semua hal yang dinilainya tak tepat.

Tak ayal, aksi itu membuat panas kuping Menteri BUMN Rini Soemarno. Wanita yang juga mantan ketua tim transisi Jokowi itu pula langsung menegaskan tak ada seorang pun, termasuk menteri, yang boleh mengganggu ranah kerjanya yaitu urusan bisnis BUMN.

Tak cuma Rini, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Sudirman Said pun kena kepretan Rizal Ramli. Program 35.000 megawatt pembangkit listrik dinilai Rizal tak realistis. Target 5 tahun itu pun diminta direvisi. Wapres JK bereaksi keras, kemudian disambut ajakan debat terbuka oleh Rizal Ramli terkait program itu.

Kebisingan di bidang ekonomi dibuat makin bising. Keputusan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menggeledah Kantor Pelindo II berbuntut panjang. Direktur Utama Pelindo II RJ Lino tak terima kantornya digeledah atas dugaan korupsi pengadaan mobile crane. Di sini semua menjadi makin bising.

Saat penggeledahan berlangsung, RJ Lino mengadu kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Lewat sambungan telepon, Lino mengancam akan mengundurkan diri karena perlakukan Bareskrim yang dinilainya tak pantas.

Di tempat terpisah, Menteri BUMN Rini Soemarno menelepon Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti dan meminta penanganan kasus hukum tak gaduh seperti yang terjadi di Pelindo II. Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali bereaksi, kali ini dia mengatakan penegak hukum seharusnya tak memperkarakan suatu kebijakan.

Tak berselang lama, Kapolri mencopot Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso dan memutasinya ke Badan Narkotika Nasional (BNN). Beberapa waktu lalu, Komisi III dan Komisi VI membentuk panitia kerja yang mengusut tuntas kasus Pelindo II. Kebisingan itu belum akan segera usai, nampaknya.
 
Kebisingan itu berlangsung di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang melambat. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS anjlok,  indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia terus melorot, pemutusan hubungan kerja (PHK) pun mengintai. Angka kemiskinan berpotensi terus meningkat.

Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, para elite sudah seharusnya melihat dan menyadari bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini ada di tahap kritis. Dia pun menuntut pemerintah untuk padu dan tak lagi menonjolkan kebisingan.

"Jangan sampai orang dalam kondisi kritis ini diganggu dengan berbagai macam kebisingan yang tidak perlu, berantem sendiri tidak perlu, itu memicu kondisi yang semakin tidak stabil. Sekarang di antara elite, eksekutif terutama ini harus ada keterpaduan dan setiap kebijakan apapun yang dikeluarkan," ujar dia akhir pekan lalu.

"Setiap komentar atau statement apapun dari menteri itu yang akan dijadikan acuan dan panduan dunia usaha. Jadi begitu statemennya itu berbeda-beda pasti ini akan membingungkan, kebingungan itu juga akan menimbulkan berbagai macam interpretasi yang berbeda-beda," kata Enny.

Para elite sudah seharusnya menghentikan segala hal yang bisa menciptakan ketidakpastian. Segera memikirkan cara ampuh mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.  Segera ciptakan lapangan kerja, stabilisasi harga kebutuhan pokok, lakukan kebijakan yang mendorong daya beli masyarakat, serta fokus bekerja tanpa harus menonjolkan kebisingan.