Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Darmin Akui Paket Kebijakan Pertama Belum Ampuh Atasi PHK

Kompas.com - 29/09/2015, 14:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terus membayangi industri dalam negeri meski pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan tahap pertama beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui paket kebijakan itu memang tidak bisa mampu mengubah sepenuhnya kondisi perekonomian tanah air yang kini melambat.

"Paket itu kan fokusnya pada investasi, ekspor, properti, tapi itu memerlukan investasi baru, sehingga perlu waktu. Tidak berarti begitu keluar kemudian langsung PHK berhenti, PHK terjadi karena ada perlambatan ekonomi," ujar Darmin di istana kepresidenan, Selasa (29/9/2015).

Pada paket kebijakan tahap pertama, sejumlah kebijakan yang diluncurkan seperti pemangkasan regulasi yang dinilai menghambat dunia usaha, penguatan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, pengendalian sejumlah harga komoditi hingga upaya menarik valas ke dalam negeri.

Namun nyatanya, paket kebijakan itu tidak langsung memberikan efek pada perbaikan nilai tukar rupiah atau menggerakkan perekonomian tanah air. Sejumlah industri terpaksa melakukan PHK, terutama industri garmen dan industri lainnya yang harus impor bahan baku. Mereka harus "merumahkan" pegawainya lantaran biaya produksi yang kian membengkak.

Darmin menyadari kondisi itu. Namun, dia menyatakan bahwa perlambatan sudah mulai mengecil pada kuartal ketiga dibandingkan kuartal kedua.

"Tapi itu tidak berarti PHK akan sepenuhnya berhenti. Ini adalah proses, tidak bisa diputar balik begitu saja. Ini prosesnya harus sampai di bottom-nya dulu baru kemudian," ucap Darmin.

Selain itu, Darmin mengungkapkan pada paket kebijakan pertama pemerintah belum sepenuhnya dipahami sejumlah pihak karena banyaknya aturan yang diubah.

Maka dari itu, pemerintah akan meluncurkan kembali paket kebijakan tahap dua yang lebih ringkas dan langsung mendasar pada substansi sehingga industri pun bisa memahami upaya yang dilakukan pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com