JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bakal digarap investor asal China.
Pelaksanaan proyek yang ditaksir membutuhkan duit sekitar Rp 60 triliun tersebut akan digelar dengan model kerjasama business to business (B to B) antara investor China dengan konsorsium badan usaha milik negara (BUMN).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah telah memutuskan mengubah model kerja sama proyek dari goverment to goverment (G to G) menjadi B to B.
"Kami merasa model kerja sama B to B ini yang bisa menawarkan hanya China," kata dia di kantornya, Rabu (30/9/2015).
Asal tahu saja, Pemerintah Jepang dan China sebelumnya saling bersaing untuk dapat menjalin hubungan dengan Indonesia dalam menggarap proyek kereta cepat dengan model kerja sama G to G.
Kedua negara tersebut sama-sama telah mengajukan proposal studi kelayakan atawa feasibility study (FS) proyek agar bisa dipilih pemerintah.
Namun, kondisi anggaran negara serta pertimbangan ketepatan pembangunan infrastruktur nasional membuat Indonesia berubah pikiran, dan memutuskan tidak akan merogoh uang pemerintah untuk proyek kereta cepat.
Sehingga, nantinya proyek tersebut seluruh investasinya akan disiapkan oleh swasta.
Nah dengan skema baru ini, rencana kerja sama dengan Jepang pun dipastikan berakhir. Sebab, BUMN Jepang maupun kalangan swastanya kesulitan masuk ke Indonesia karena terbentur regulasinya. "Praktis tidak bisa," ujar Sofyan.
Di sisi lain, pemerintah China justru paling siap dengan skema B to B.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.