Soal Blok Masela, Rizal Ramli Sebut Ada Pejabat Keblinger

Kompas.com - 07/10/2015, 13:01 WIB
KOMPAS.com/Abba Gabrillin Menko Kemaritiman Rizal Ramli
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli menyebut, ada pejabat-pejabat yang keblinger sehingga ingin menandatangai keputusan pengembangan 'Lapangan Gas Abadi' Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku, untuk kepentingan perusahaan migas asing.

Dia mendesak penandatanganan yang akan dilakukan pada 10 Oktober 2015 oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) itu dibatalkan.

"Ini ada pejabat yang keblinger yang akan putuskan tanggal 10 ini (Oktober) bahwa untuk membangun itu (kilang) terapung sesuai dengan kepentingan internasional. Saya peringatkan, jangan kebangetan," ujar Rizal Ramli saat berbicara di seminar energi di Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Saat ini, pemerintah memiliki dua opsi pengembangan Blok Masela. Pertama membangun kilang gas cair (LNG) terapung di tengah laut (floating) atau offshore dan kedua membangun pembangunan pipa ke Pulau Saumlaki dan kilang LNG di darat (onshore).

Menurut Rizal, para pejabat di Kementerian ESDM dan Satuan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berhasil dibujuk oleh perusahaan migas asing untuk membangun kilang LNG terapung di tengah laut. Argumennya, pembangunan floating itu lebih murah ketimbang membangun pipa gas ke daratan.

Namun kata dia, hitung-hitungan itu kajian perusahaan migas asing yang memiliki kepentingan di Blok Masela yaitu Inpex Masela Ltd dan Shell Corporation. "Setelah kami cek angka-angkanya ngawur. Dan pejabat yang bersangkutan hanya terima (masukan) dari perusahaan asing. Dan ditakut-takuti ada palung dalam. Setelah diselidiki ternyata ada darah yang rendah," kaya Rizal.

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu juga mengeritik pedas SKK Migas. Kata dia pejabat-pejabat SKK Migas banyak yang tidak berpikir independen meski gajinya besar. Penolakan pembangunan floating itu pun datang dari masyakarat Maluku.

Rizal mengatakan masyakarat Maluku tak mau kejadian sumberdaya perikanan lebih banyak diambil oleh asing ketimbang untuk masyakarat Maluku. Oleh karena itu lah, dia mendesak agar penandatangan itu dibatalkan oleh Kementerian ESDM sebagai kementerian yang berwenang.

"Saya enggak mau debat soal kewenangan. Karena pejabat harus dalam batas konsitusi. Tidak bisa pejabat yang seenaknya bilang 'ini kewenangan saya'," ucap Rizal.


EditorErlangga Djumena

Close Ads X