Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penerbitan Surat Utang Belum Cukup Tambal Defisit APBN

Kompas.com - 19/10/2015, 20:18 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini dari 1,9 persen menjadi 2,23 persen tidak cukup ditambal dari penerbitan surat utang.

Direktur Surat Utang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Loto Srianita Ginting menuturkan pemerintah terpaksa mencari utang multilateral sebesar Rp 27 triliun.

Loto menuturkan, melebarnya defisit dari 1,9 persen menjadi 2,23 persen membuat pemerintah perlu mencari pembiayaan sebesar Rp 37 triliun.

“Sementara saldonya kan yang ditutup dari SBN (Surat Berharga Negara) baru Rp 10 triliun. Berarti ada sisanya Rp 27 triliun. Dari mana? Dari pinjaman multilateral,” kata Loto.

Loto menyampaikan, dengan asumsi defisit 2,23 persen, maka realisasi penerbitan SBN netto mencapai Rp 300,79 triliun atau 95,42 persen dari target yang sebesar Rp 307,2 triliun.

Sementara itu, realisasi SBN brutto pada posisi saat ini mencapai Rp 411,8 triliun, atau 89,29 persen dari target Rp 461,2 triliun.

“Kalau kita asumsikan (ORI012) tadi sudah dihitung, maka SBN nettonya di kisaran 97,91 persen, atau Rp 439,27 triliun,” jelas Loto.

Sebagai informasi, total penjualan ORI012 setelah dilakukan data cleaning yang mencapai Rp 27,439 triliun, dengan 45.298 investor.

ORI012 diterbikan pemerintah dengan masa penawaran dari 21 September 2015 hingga 15 Oktober 2015.

Penjatahan dilakukan pada hari ini, sedangkan setelmen dilakukan lusa, 21 Oktober 2015. ORI012 bertenor tiga tahun dan akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2018.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soroti RPP Kesehatan, Asosiasi Protes Rencana Aturan Jarak Iklan Rokok di Baliho

Soroti RPP Kesehatan, Asosiasi Protes Rencana Aturan Jarak Iklan Rokok di Baliho

Whats New
Aturan Impor Berubah-ubah, Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten

Aturan Impor Berubah-ubah, Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten

Whats New
Promo Tarif LRT Jabodebek Berakhir 31 Mei 2024, KAI Usulkan Skema Tarif Baru

Promo Tarif LRT Jabodebek Berakhir 31 Mei 2024, KAI Usulkan Skema Tarif Baru

Whats New
9 Kota di Asia Pasifik yang Jadi Tujuan Ekspatriat Global, 3 Tetangga RI

9 Kota di Asia Pasifik yang Jadi Tujuan Ekspatriat Global, 3 Tetangga RI

Work Smart
BRI Salurkan KUR Rp 59,96 Triliun per April 2024

BRI Salurkan KUR Rp 59,96 Triliun per April 2024

Whats New
Kapan Bayar Tol Tanpa Berhenti MLFF Mulai Beroperasi?

Kapan Bayar Tol Tanpa Berhenti MLFF Mulai Beroperasi?

Whats New
Peningkatan Harga Layanan Bisnis di Jepang Catat Rekor Tertinggi dalam Satu Dekade

Peningkatan Harga Layanan Bisnis di Jepang Catat Rekor Tertinggi dalam Satu Dekade

Whats New
Dewan Periklanan Indonesia Tolak Larangan Iklan Rokok di RPP Kesehatan

Dewan Periklanan Indonesia Tolak Larangan Iklan Rokok di RPP Kesehatan

Whats New
Nasabah Bakal Dikenakan Biaya Rp 4.000 untuk Tarik Tunai dari EDC BCA

Nasabah Bakal Dikenakan Biaya Rp 4.000 untuk Tarik Tunai dari EDC BCA

Whats New
Daftar Kereta Api yang Sudah Pakai Rangkaian New Generation, Apa Saja?

Daftar Kereta Api yang Sudah Pakai Rangkaian New Generation, Apa Saja?

Whats New
Fraksi PDI-P Minta APBN Pertama Prabowo Tidak Defisit

Fraksi PDI-P Minta APBN Pertama Prabowo Tidak Defisit

Whats New
PT Paragon Buka Lowongan Kerja bagi Lulusan SMA/Sederajat, Ini Posisi dan Syaratnya

PT Paragon Buka Lowongan Kerja bagi Lulusan SMA/Sederajat, Ini Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Perum DAMRI Buka Lowongan Kerja untuk SMA/SMK, Simak Persyaratannya

Perum DAMRI Buka Lowongan Kerja untuk SMA/SMK, Simak Persyaratannya

Work Smart
Jenis-jenis Pinjaman di Pegadaian serta Syarat dan Bunganya

Jenis-jenis Pinjaman di Pegadaian serta Syarat dan Bunganya

Whats New
Pemerintah Pusat Sudah Belanjakan Anggaran Rp 591,7 Triliun, Melesat 13,2 Persen

Pemerintah Pusat Sudah Belanjakan Anggaran Rp 591,7 Triliun, Melesat 13,2 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com