Paket Kebijakan Kelima Beri Kemudahan untuk Bank Syariah

Kompas.com - 22/10/2015, 20:42 WIB
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad KOMPAS.com/Sabrina AsrilKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbankan syariah menjadi salah satu sektor yang masuk dalam paket kebijakan kelima yang diumumkan, Kamis (22/10/2015). Pemerintah memutuskan memudahkan sejumlah aktivitas perbankan syariah dengan pemangkasan persyaratan.

"Peraturan pertama yang diterbitkan yaitu dengan diterbitkannya relaksasi pengeluaran produk aktivitas bank syariah," ujar Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad di Istana Kepresidenan, Kamis (22/10/2015).

Muliaman menuturkan, sebelumnya setiap produk perbankan syariah harus dilaporkan ke OJK. Maka dengan adanya paket kebijakan kelima, hal tersebut tidak perlu dilakukan lagi karena OJK kini sedang menyusun kodifikasi untuk perbankan syariah.

"Tak perlu lagi minta izin dalam artian harus mengirim surat, karena produk perbankan syariah itu nanti akan dikodifikasi dalam satu buku. Sehingga sepanjang produknya sudah ada kodifikasinya mestinya tak perlu izin lagi, tinggal lapor saja," ujar Muliaman.

Sementara itu, peraturan kedua yang masuk dalam paket kebijakan kelima adalah penyederhanaan syarat dalam pembukaan jaringan kantor, termasuk jaringan konvensional yang induknya bisa dipakai oleh perbankan syariah yang jadi anaknya.

"Oleh karena itu bank syariah tak musti buka cabang, karena induknya ada di mana-mana dan induknya bisa jualan produk syariah. Ini mendorong efisiensi, diharapkan tentu saja harga, tingkat suku bunga dan sebagainya lebih affordable bagi masyarakat," kata Muliaman.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X