752 Petani Terdampak PLTU Batang Terima Kompensasi Tunai

Kompas.com - 28/10/2015, 20:18 WIB
Presiden RI Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan sejumlah menteri meninjau proyek PLTU Batang, Jumat (28/8/2015). Tribun Jateng/Raka F PujanggaPresiden RI Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan sejumlah menteri meninjau proyek PLTU Batang, Jumat (28/8/2015).
EditorErlangga Djumena
BATANG, KOMPAS.com - PT  Bhimasena Power Indonesia (BPI) membayarkan sejumlah kompensasi sosial kepada 752 petani  yang terkena dampak pembangunan PLTU Batang.

Pemberian kompensasi yang dilakukan dua hari hari, mulai Rabu (28/10/2015) sampai Kamis (29/10/2015) ini dilakukan di kantor Kecamatan Kandeman dan kecamatan Tulis, Kabupaten Batang.

Presiden Direktur BPI Mohammad Effendi menjelaskan, pemberian kompensasi tunai kepada para petani yang terdampak pembangunan PLTU Batang ini sudah diatur dalam keputusan bupati Batang No 660.1/585/2015.

Pemberian kompensasi akan dilakukan hingga para buruh tani mendapatkan alternatif pekerjaan pengganti. Sementara bagi para petani penggarap akan diberikan sampai mereka memperoleh lahan pengganti yang telah disiapkan oleh BPI.
 
“Dalam jangka panjang, BPI telah menyiapkan lahan pengganti di lokasi lain yang tidak terlalu jauh di wilayah Batang ini,” jelas Effendi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com hari ini.

Sebanyak 511 buruh tani terdampak dan 241 petani penggarap terdampak yang mendapatkan dana tunai tersebut. Kompensasi sosial ini bersifat sementara dan terbatas untuk buruh tani dan petani penggarap terdampak di area power blok PLTU Batang.  
 
 Kompensasi sosial yang diberikan pada bulan Oktober ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam pembayaran kompensasi sosial kali ini  petani penggarap terdampak menerima kompensasi sebesar Rp 375.000 dan buruh tani terdampak menerima Rp 450.000.
 
Buruh tani terdampak merupakan petani yang bekerja di wilayah rencana pembangunan PLTU Batang. Lahan garapan mereka dimiliki orang lain dan petani tersebut mendapatkan upah harian dari pemilik atau petani penggarap.

Sedangkan petani penggarap adalah petani yang menggarap lahan milik orang lain di area rencana pembangunan PLTU Batang.  Lahan garapan tersebut bukan merupakan lahan milik keluarga atau milik pribadi.
 
Sementara itu, Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo optimistis pembangunan PLTU Batang dapat segera diselesaikan. Sehingga bisa membuka lebih banyak peluang investasi yang akan mendorong perekonomian dan lapangan kerja di kabupaten Batang.

“Proyek PLTU ini adalah proyek kerjasama pemerintah dan swasta yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya percaya masyarakat Batang akan mendukung penuh pembangunan PLTU ini karena manfaat ekonomi yang bisa dinikmati masyarakat sangat besar,” ujar Yoyok.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X